Padang – DPRD Kota Padang bergerak cepat membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) wali Kota Padang Tahun anggaran 2025.
Pembahasan yang melibatkan gabungan panitia khusus (Pansus) I, II, III, dan IV ini berlangsung selama dua hari, 30-31 Maret 2026.
Evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Pemerintah Kota Padang dilakukan untuk merumuskan rekomendasi strategis perbaikan ke depan.
Pembahasan lintas pansus menitikberatkan pada kesesuaian perencanaan, realisasi anggaran, dan dampak program bagi masyarakat.
Sejumlah catatan penting mengemuka,mulai dari capaian yang diapresiasi hingga kekurangan yang perlu dibenahi.
Ketua Pansus I, usmardi Thareb, menegaskan penilaian LKPJ tidak hanya dari sisi administratif, tetapi juga manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kami melihat LKPJ 2025 dari pelaksanaan kegiatan,penggunaan anggaran,dan manfaat yang dihasilkan,” ujarnya.
Usmardi menambahkan, dari hasil pertemuan dengan mitra, masih ditemukan capaian yang belum optimal.
Ketua Pansus II, Rachmad Wijaya, mengapresiasi capaian Perumda Air Minum Kota Padang yang hampir menyentuh target maksimal.
Namun, ia tetap mendorong peningkatan layanan dan efisiensi.
“Kami sangat mengapresiasi capaian Perumda Air Minum yang hampir 100 persen,” jelasnya.
Rachmad juga menekankan pentingnya efisiensi biaya agar manfaatnya lebih luas bagi masyarakat.
Kinerja Perusahaan Umum Daerah (PSM) turut diapresiasi karena mulai memberikan kontribusi pendapatan.
Ketua pansus III, Helmi Moesim, menyebut kinerja OPD mitranya secara umum sudah cukup baik, bahkan realisasi fisik mencapai 100 persen.
“Serapan keuangan memang belum mencapai 100 persen, tetapi realisasi fisik sudah maksimal,” paparnya.
Helmi mencatat kendala teknis yang berdampak pada keterlambatan pekerjaan, terutama saat terjadi bencana.
Ketua Pansus IV, H. Iskandar, menyampaikan bahwa pihaknya masih memfinalisasi kesimpulan setelah seluruh pembahasan dengan OPD rampung.
“Hasil realisasi rencana kerja dan anggaran cukup bagus, namun ada beberapa capaian yang belum terpenuhi,” ujarnya.
Iskandar menegaskan evaluasi difokuskan pada dampak nyata program terhadap masyarakat.
Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, menekankan hasil evaluasi LKPJ ini harus menjadi dasar peningkatan kinerja tahun berikutnya, terutama dalam merealisasikan program unggulan.
“Program unggulan yang belum tercapai pada 2025 harus bisa diwujudkan pada 2026,” tegasnya.
muharlion juga menyoroti kendala teknis di lapangan, seperti keterlambatan pekerjaan oleh rekanan hingga kendala distribusi akibat bencana.
DPRD berharap rekomendasi yang dihasilkan menjadi pijakan strategis dalam meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan publik di Kota Padang pada tahun 2026 mendatang.
