JAKARTA – Kinerja intermediasi perbankan nasional menunjukkan ketahanan yang impresif hingga akhir kuartal pertama tahun 2026. Data pemerintah mencatat pertumbuhan kredit perbankan melonjak hingga 10,42 persen secara tahunan (*year on year*/yoy) per 31 Maret 2026.
Peningkatan baki debet dan jumlah penerima kredit ini dinilai sebagai bukti kuatnya fungsi intermediasi perbankan di tengah dinamika ekonomi global.
“Pemerintah berkomitmen terus memperkuat sektor keuangan demi mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih inklusif dan berkelanjutan,” ujar Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto, dalam keterangan resminya, Senin (20/4/2026).
Pertumbuhan Kredit Ditopang Sektor Korporasi
Struktur pertumbuhan kredit nasional didominasi oleh tiga segmen utama, yakni korporasi yang tumbuh 14,29 persen, kredit konsumer sebesar 13,97 persen, dan kredit komersial sebesar 11,11 persen. Meski demikian, penyaluran kredit untuk segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) masih mengalami kontraksi terbatas sebesar 3,57 persen.
Untuk menjaga keberlanjutan UMKM, pemerintah terus mengoptimalkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Hingga triwulan I 2026, baki debet KUR tercatat mencapai Rp522 triliun, tumbuh 0,21 persen secara tahunan.
Selain KUR, pemerintah juga mencatat progres positif pada Kredit Program Perumahan (KPP) yang telah mencapai baki debet Rp15,76 triliun sejak diimplementasikan pada Oktober 2025. Secara akumulatif, seluruh kredit program pemerintah—termasuk KUR, KPP, Kredit Usaha Alsintan, dan Kredit Industri Padat Karya—tumbuh sebesar 3,23 persen (yoy).
Mitigasi Risiko dan Dukungan Pascabencana
Terkait profil risiko, rasio kredit bermasalah (*Non-Performing Loan*/NPL) untuk segmen UMKM berada di angka 4,55 persen pada Maret 2026, sementara NPL khusus KUR berada di posisi lebih terjaga, yakni 2,16 persen per Januari 2026. Stabilitas kualitas pembiayaan ini didukung oleh skema penjaminan yang mencakup 70 persen portofolio KUR.
Pemerintah juga sigap merespons dampak bencana alam melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 2 Tahun 2026. Kebijakan khusus bagi debitur terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat ini mencakup perpanjangan tenor, masa tenggang (*grace period*), serta subsidi bunga.
Bahkan, suku bunga efektif bagi debitur terdampak dipatok nol persen pada 2026 dan tiga persen pada 2027. Hingga Maret 2026, penyaluran KUR di tiga wilayah tersebut mencapai Rp6,04 triliun kepada 93 ribu debitur, angka yang dinilai relatif stabil di tengah situasi pascabencana.
Arah Kebijakan ke Depan
Ke depan, pemerintah akan memfokuskan penyaluran KUR ke sektor produktif dan padat karya. Kebijakan ini akan disinkronkan dengan program strategis nasional, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan tiga juta rumah, serta upaya menciptakan lapangan kerja baru dan wirausaha mandiri.
Penguatan pembiayaan ini dilakukan beriringan dengan kebijakan fiskal yang terukur untuk menjaga daya beli masyarakat dan terus mendorong konsumsi domestik.
