JAKARTA – Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang kini menembus level Rp18.000 mulai memukul sektor industri impor. Dampaknya, para pengusaha terpaksa mengambil langkah efisiensi ekstrem, termasuk pengurangan jam kerja karyawan demi menekan beban operasional yang membengkak.
Ketua Umum Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI), Subandi, mengungkapkan bahwa sejumlah anggotanya telah mulai menurunkan ritme produksi. Perusahaan yang sebelumnya menerapkan sistem tiga sif kerja, kini terpaksa memangkasnya menjadi dua sif.
Para importir kini berada dalam posisi terjepit lantaran kurs rupiah terus mendekati level psikologis Rp19.000 per dolar AS. Angka ini dinilai jauh melampaui ambang batas toleransi operasional dunia usaha, mengingat pada awal tahun nilai tukar masih berada di kisaran Rp16.000.
Subandi menjelaskan, batas aman ideal bagi importir berada di kisaran Rp15.500 hingga Rp15.800 per dolar AS. Menurutnya, jika nilai tukar menyentuh Rp19.000, pelaku usaha akan sangat kesulitan melanjutkan produksi maupun mendatangkan barang dari luar negeri.
Lonjakan nilai tukar ke level Rp19.000 setara dengan kenaikan biaya modal sebesar 20 persen. Sebagai gambaran, modal Rp100 miliar yang dulunya cukup untuk mendatangkan volume barang tertentu, kini membengkak menjadi Rp120 miliar. Selain itu, beban pajak dan biaya logistik juga ikut terkerek naik, yang pada akhirnya menekan arus kas perusahaan.
Kondisi sulit ini memaksa pengusaha mempertimbangkan kenaikan harga jual produk. Namun, pilihan tersebut menjadi dilema karena daya beli masyarakat yang masih lemah. Jika pelemahan rupiah terus berlanjut, Subandi tidak menampik kemungkinan adanya langkah efisiensi yang lebih drastis, mulai dari merumahkan karyawan hingga Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Menanggapi situasi ini, pemerintah dan Bank Indonesia (BI) menyatakan terus berupaya menjaga stabilitas nilai tukar. Gubernur BI, Perry Warjiyo, menegaskan bahwa pihaknya mempererat koordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk menyelaraskan kebijakan moneter dan fiskal.
Koordinasi tersebut difokuskan untuk saling mendukung dalam langkah-langkah stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah gejolak pasar global. Pemerintah berkomitmen memastikan kebijakan yang diambil dapat menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
