BANDUNG – Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Bank BJB Tahun 2025 resmi menetapkan pembagian dividen senilai Rp900 miliar kepada seluruh pemegang saham. Angka ini tercatat mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di angka Rp860 miliar.
Pemegang saham pengendali BJB sekaligus Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengungkapkan bahwa RUPST yang berlangsung di Gedung Pakuan, Bandung, Selasa (28/4/2026), menghasilkan sejumlah keputusan strategis terkait dividen hingga perombakan kepengurusan.
“Dividen pemegang saham mengalami kenaikan. Targetnya, Rp900 miliar bisa diterima oleh pemegang saham, baik untuk saham seri A maupun seri B,” ujar Dedi usai agenda tersebut.
Selain soal dividen, pemegang saham menyetujui penambahan struktur jabatan menjadi tujuh direksi. Perubahan signifikan dilakukan dengan memisahkan jabatan direktur teknologi informasi dari operasional.
Dedi menegaskan bahwa langkah ini diambil agar sektor teknologi informasi dapat berjalan lebih independen. Menurutnya, pemisahan tersebut krusial karena teknologi informasi mencakup aspek strategis bagi keberlanjutan bisnis Bank BJB di masa depan.
Dalam RUPST tersebut, pemegang saham juga menunjuk Susi Pudjiastuti sebagai Komisaris Utama Independen dan Eydu Oktain Panjaitan sebagai Komisaris Independen. Eydu, yang saat ini menjabat sebagai Kepala BPK, dijadwalkan akan mengikuti prosedur pengunduran diri sesuai ketentuan yang berlaku.
Terkait sosok Susi Pudjiastuti, Dedi berseloroh bahwa kehadiran mantan Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut di jajaran manajemen menjadi pesan tegas bagi debitur nakal. “Ada satu *tagline*: yang nunggak tidak bayar bikin macet, tenggelamkan,” tegasnya.
Direktur Utama Bank BJB, Ayi Subarna, menyambut positif hasil RUPST tersebut. Ia menyebut bahwa kenaikan dividen ini mendapatkan apresiasi penuh dari para pemegang saham.
Dedi Mulyadi berharap, dengan postur kepengurusan yang baru dan struktur organisasi yang lebih kuat, Bank BJB dapat meningkatkan kredibilitasnya di mata publik. Ia menargetkan bank milik pemerintah daerah ini tidak hanya eksis secara regional, tetapi juga semakin diminati oleh nasabah di seluruh wilayah Indonesia.
