Bontang – Indonesia telah mengambil langkah signifikan untuk memasuki pasar ekspor pupuk urea Australia, dengan nilai mencapai Rp7 triliun.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengumumkan bahwa pengiriman perdana sebanyak 47.250 ton senilai Rp600 miliar telah dilakukan di Pelabuhan Bontang pada Kamis (14/5).
Amran menegaskan komitmen pemerintah untuk meningkatkan volume ekspor secara bertahap, dengan rencana pengiriman tambahan mencapai 250 ribu ton dan potensi peningkatan hingga 500 ribu ton. “Kami bertekad untuk memperluas jangkauan pasar,” ujarnya.
Ekspor ini merupakan hasil kerja sama government-to-government (G2G) antara Indonesia dan Australia melalui PT Pupuk Indonesia (Persero) serta PT Pupuk Kalimantan Timur.
Selain Australia, perhatian juga tertuju pada pasar lain seperti India, Filipina, Brasil, dan Bangladesh.Dubes India bahkan telah menghubungi Amran meminta pasokan sebesar 500 ribu ton pupuk urea.
“Minat dari negara-negara lain menunjukkan kualitas produk kita,” tambahnya.
Keberhasilan ini tidak terlepas dari kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang fokus pada perbaikan tata kelola pupuk nasional.Alokasi pupuk bersubsidi meningkat dari 4,55 juta ton menjadi 9,55 juta ton demi mendukung swasembada pangan.
Sekitar 160 juta petani kini merasakan manfaat langsung dari kebijakan tersebut. Penurunan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen tanpa membebani anggaran negara juga menjadi langkah penting dalam memperluas akses petani terhadap kebutuhan mereka.
Pemerintah juga melakukan deregulasi terhadap total 145 aturan lintas kementerian untuk mempercepat distribusi pupuk dengan sistem penyaluran yang lebih efisien melalui pola langsung Kementan-PIHC-Gapoktan/Koperasi-Petani.
Reformasi mekanisme subsidi dilakukan dengan menghapus komponen inefisiensi yang diproyeksikan dapat menghemat hingga Rp14 triliun serta menurunkan biaya produksi nasional secara keseluruhan.
Dalam upaya revitalisasi industri pupuk nasional, pemerintah meluncurkan tujuh proyek strategis senilai Rp72 triliun yang melibatkan berbagai perusahaan besar di sektor ini.
Modernisasi pabrik-pabrik lama menjadi fasilitas baru yang lebih efisien berhasil mencatatkan efisiensi biaya produksi hingga 26 persen lebih rendah dibanding sebelumnya.
Dengan langkah-langkah reformasi tersebut, pemerintah memproyeksikan penghematan subsidi hingga Rp112 triliun sampai tahun 2035 serta penekanan potensi pemborosan sebesar Rp14,4 triliun per tahun ke depan.
Era kepemimpinan Prabowo ditandai oleh dimulainya proyek-proyek strategis baru seperti pembangunan Pabrik NPK Nitrat di Cikampek pada Desember mendatang dan revamping Pabrik Amoniak PKT-2 Bontang pada Januari tahun depan.
Proyek methanol nasional di Aceh dan Bontang juga tengah dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan biodiesel sekaligus mengurangi ketergantungan impor bahan baku industri.
