Jakarta – Pemerintah Indonesia tengah mempercepat implementasi dokumen Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 2025-2045. Langkah ini diambil sebagai respons atas ancaman krisis iklim global serta degradasi habitat yang kian nyata.
Upaya ini juga menjadi persiapan krusial bagi Indonesia dalam menghadapi Konvensi Keanekaragaman Hayati Dunia atau CBD COP 17 di Armenia. Sebagai penyangga ekologis penting dunia, Indonesia mengandalkan kekayaan hutan hujan, lahan gambut, hingga terumbu karang yang dimilikinya.
Dalam merealisasikan rencana tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menggandeng Pemerintah Jerman melalui Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). Kemitraan ini bertujuan memperkuat kapasitas nasional dalam menerjemahkan komitmen global menjadi langkah nyata di lapangan.
Menteri Lingkungan Hidup/BPLH, Jumhur Hidayat, menekankan bahwa sinergi internasional ini sangat vital untuk menjaga ketahanan ekosistem. Menurutnya, kolaborasi tersebut merupakan fondasi utama agar program konservasi berjalan optimal.
Pemerintah juga mengadopsi pendekatan multi-sentris dengan melibatkan pemerintah daerah, generasi muda, hingga penerapan inovasi bioprospeksi. Keterlibatan berbagai pihak ini dinilai sebagai kunci untuk mendorong praktik pembangunan yang berbasis nature positive.
Terdapat tujuh langkah strategis yang telah disiapkan KLH/BPLH, dengan prioritas utama pada penataan bentang alam dan tata ruang yang pro-ekosistem. Pemerintah berkomitmen menghentikan praktik pembangunan yang merusak lingkungan serta menggerakkan rehabilitasi lahan kritis secara masif.
Selain itu, pengendalian pencemaran dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan akan terus ditingkatkan. Pemerintah daerah pun diminta berperan aktif dengan mengintegrasikan konservasi keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan pembangunan, tata ruang, dan kebijakan ekonomi lokal.
