Tutup
News

Platform Digital Percepat Pemulihan Ekonomi UMKM di Sumatera

134
×

Platform Digital Percepat Pemulihan Ekonomi UMKM di Sumatera

Sebarkan artikel ini
transaksi-umkm-wilayah-terdampak-bencana-sumatera-diklaim-meningkat
Transaksi UMKM Wilayah Terdampak Bencana Sumatera Diklaim Meningkat

Jakarta – Pemulihan ekonomi masyarakat di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pascabencana hidrometeorologi kini menunjukkan tren positif. Aktivitas transaksi UMKM melalui platform digital menjadi penggerak utama dalam upaya kebangkitan ekonomi para penyintas.

Data Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera per 30 Mei 2026 mencatat lonjakan transaksi UMKM di lokapasar mencapai 14.712.693. Angka ini naik signifikan dibandingkan catatan awal Mei yang berada di posisi 13.209.182 transaksi.

Sumatera Utara mendominasi dengan total 11.093.689 transaksi dari 631 produk. Sementara itu, Sumatera Barat mencatatkan 3.524.704 transaksi dari 101 produk, dan Aceh menyumbang 94.300 transaksi dari 1.396 produk.

Percepatan penyaluran bantuan stimulan turut memperkuat proses pemulihan tersebut. Di Aceh, bantuan yang tersalurkan mencapai Rp250,745 miliar dari pagu Rp254,440 miliar, sedangkan di Sumatera Utara terealisasi Rp56,615 miliar dari total Rp62,900 miliar. Adapun untuk Sumatera Barat, pemerintah menyalurkan Rp16,835 miliar dari alokasi Rp17,740 miliar.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menegaskan bahwa penguatan UMKM menjadi pilar utama dalam Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Renduk) Pascabencana Sumatera. Pemerintah bahkan telah menyiapkan dana hingga Rp1 triliun untuk mendukung usaha mikro yang belum terjangkau layanan perbankan.

“Bantuan ini ditujukan bagi pengembangan usaha mikro yang belum memiliki akses perbankan. Targetnya mencakup sekitar 200 ribu pengusaha mikro selama dua tahun ke depan,” ungkap Maman di Jakarta, Senin (25/5/2026).

Senada dengan langkah tersebut, Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menyatakan bahwa penanganan bencana kini memasuki fase pemulihan permanen yang ditargetkan rampung pada 2028. Pemerintah memprioritaskan pemulihan ekonomi berdampingan dengan perbaikan infrastruktur serta layanan dasar bagi warga terdampak.

“Saat ini kita melakukan proses menuju pemulihan permanen melalui tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi. Kunci dari seluruh rangkaian ini adalah implementasi Renduk secara konsisten,” jelas Tito.