Jakarta – Komisi VII DPR RI menyoroti ketimpangan distribusi anggaran di Kementerian Pariwisata. Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, mendesak kementerian tersebut untuk menyusun formulasi anggaran tahun 2027 yang lebih berkeadilan bagi seluruh unit kerja.
Dalam Rapat Kerja bersama Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (3/6/2026), Saleh menekankan pentingnya keseimbangan alokasi dana. Ia menilai saat ini terjadi konsentrasi belanja yang terlalu besar pada sektor tertentu, sehingga unit kerja lainnya kekurangan ruang fiskal untuk menjalankan program secara optimal.
Politisi Fraksi PAN itu mencontohkan, anggaran saat ini masih didominasi sektor pemasaran dan penyelenggaraan kegiatan atau events. Akibatnya, unit lain memiliki alokasi yang sangat terbatas untuk menjalankan fungsi masing-masing.
Saleh mendorong kementerian untuk berani melakukan redistribusi anggaran atau penyesuaian belanja. Menurutnya, langkah tersebut krusial agar setiap kedeputian mendapatkan porsi proporsional demi efektivitas penggunaan anggaran.
Merujuk data Kementerian Pariwisata, pagu anggaran tahun 2026 tercatat sebesar Rp1,43 triliun. Hingga 31 Mei 2026, realisasi fisik baru mencapai Rp697 miliar atau 48,58 persen, sedangkan realisasi pembayaran sebesar Rp491 miliar atau 34,26 persen.
Saat ini, mayoritas dana terserap di Sekretariat Utama untuk dukungan manajemen. Sementara di level kedeputian, porsi terbesar mengalir ke Bidang Pemasaran sekitar Rp200 miliar dan Bidang Pengembangan Penyelenggaraan Kegiatan sebesar Rp138 miliar.
Selain itu, terdapat alokasi Rp511 miliar yang diarahkan bagi enam politeknik pariwisata untuk mendukung pengembangan SDM. Saleh meminta persiapan anggaran 2027 dilakukan lebih awal dengan menjalin komunikasi intensif bersama Kementerian Keuangan dan Bappenas.
