Jakarta – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Mulyadi, mendesak pemerintah agar meninggalkan pendekatan restriktif dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Menurutnya, perlindungan lahan pertanian harus berbasis pada insentif, bukan pemaksaan yang mengabaikan realitas ekonomi pemilik lahan.
Pandangan tersebut disampaikan Mulyadi saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) pembahasan RUU tentang Komoditas Strategis di Jakarta, Senin (8/6/2026). Rapat tersebut turut dihadiri perwakilan Kementerian ATR/BPN, Kementerian PPN/Bappenas, serta CELIOS.
Mulyadi menyoroti adanya ketimpangan antara kewajiban menjaga lahan produktif dengan nilai ekonomis suatu wilayah. Ia mempertanyakan logika kebijakan yang mewajibkan lahan bernilai ekonomi tinggi tetap menjadi area pertanian tanpa disertai kompensasi setimpal.
“Konsep pemanfaatan ruang itu berbasis nilai ekonomis. Kalau selama ini tidak ada insentif, bagaimana logikanya jika lahan yang mahal dipaksa menjadi lahan pertanian?” tegas politisi Partai Demokrat itu.
Ia mencontohkan tantangan di kawasan pariwisata seperti Bali, di mana kebijakan perlindungan lahan harus diselaraskan dengan kebutuhan ekonomi setempat agar tidak terjadi benturan. Baginya, kunci ketahanan pangan bukan sekadar mematok luas lahan, melainkan menyejahterakan petani dan membuat sektor ini menarik bagi generasi muda.
Mulyadi menilai rendahnya minat milenial serta Gen Z terhadap dunia pertanian disebabkan oleh profesi ini yang dianggap kurang menjanjikan. Sebagai solusi, ia mengusulkan agar pemerintah menerapkan mekanisme insentif bagi petani yang bersumber dari kebijakan pemanfaatan ruang.
Ia merujuk pada praktik di berbagai negara yang menggunakan pungutan dari perubahan fungsi lahan untuk mendukung keberlanjutan sektor pertanian. “Jika ada perubahan lahan, mungkin ada mekanisme yang hasilnya digunakan untuk memberikan insentif kepada petani,” jelas Mulyadi.
Ia menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa ketahanan pangan nasional harus dibangun atas dasar partisipasi sukarela masyarakat. Kebijakan yang disusun diharapkan mampu memberikan manfaat nyata sehingga masyarakat bersedia mempertahankan lahan produktif tanpa merasa terancam.
