LOMBOK BARAT – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan upaya pemerintah dalam mempertahankan sejumlah badan usaha milik negara (BUMN) strategis yang sebelumnya sempat direncanakan untuk dijual kepada pihak asing. Kebijakan tersebut diambil sebagai langkah untuk memulihkan kemandirian industri nasional.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat meresmikan lima bendungan di Bendungan Meninting, Kabupaten Lombok Barat, pada Jumat (10/7). Ia menegaskan penolakannya terhadap rencana divestasi aset-aset vital negara.
Beberapa perusahaan yang disebut masuk dalam daftar rencana penjualan tersebut meliputi PT Pindad, PT PAL Indonesia, PT Dirgantara Indonesia (PTDI), hingga PT Garuda Indonesia. Menurut Prabowo, perusahaan-perusahaan tersebut sempat berada dalam posisi sulit sebelum akhirnya mendapatkan dukungan pemerintah untuk bangkit.
Sektor industri pertahanan menjadi salah satu fokus utama dalam pemulihan ini. Prabowo mencontohkan kemajuan PT PAL Indonesia yang kini dinilai mampu memproduksi kapal perang serta kapal selam secara mandiri.
Perkembangan serupa juga terjadi pada PT Pindad. Perusahaan tersebut dilaporkan telah berhasil mendapatkan kontrak kerja sama dengan Arab Saudi untuk memasok kebutuhan senapan dan senapan mesin bagi militer negara tersebut.
Keberhasilan tersebut menjadi bukti bahwa produk pertahanan Indonesia telah memenuhi standar internasional dan memiliki daya saing. Prabowo menekankan bahwa senjata produksi dalam negeri telah teruji kualitasnya di pasar global.
Di sektor penerbangan, pemerintah juga memutuskan untuk mempertahankan PT Garuda Indonesia. Maskapai nasional tersebut sempat menghadapi ancaman penjualan akibat akumulasi kerugian selama bertahun-tahun.
Prabowo menyatakan kinerja keuangan Garuda Indonesia kini mulai menunjukkan tren pemulihan. Maskapai tersebut diproyeksikan segera mencatatkan keuntungan setelah melalui masa sulit yang panjang.
Selain mempertahankan BUMN strategis, pemerintah juga melakukan restrukturisasi besar-besaran terhadap badan usaha yang dinilai tidak efisien. Kebijakan ini melibatkan penutupan entitas-entitas yang terus merugi atau tidak memberikan kontribusi ekonomi.
Hingga pertengahan Juli, pemerintah telah menutup sekitar 240 BUMN bermasalah. Jumlah ini ditargetkan meningkat menjadi 250 entitas pada akhir Juli mendatang.
Pemerintah menetapkan target ambisius untuk menutup total 800 BUMN yang dianggap tidak efisien hingga 31 Desember 2026. Langkah ini diambil untuk memastikan efektivitas operasional di lingkungan perusahaan pelat merah.
Kebijakan penutupan BUMN tersebut diklaim telah memberikan dampak positif terhadap keuangan negara. Pemerintah mencatat adanya penghematan signifikan dari pemangkasan biaya operasional, termasuk gaji direksi dan beban biaya lainnya.
Total penghematan dari langkah efisiensi tersebut diperkirakan mendekati Rp70 triliun. Upaya ini diyakini akan memperkuat posisi fiskal negara ke depannya dengan menghapus beban dari perusahaan yang tidak produktif.
Pemerintah berkomitmen untuk terus menata sektor BUMN agar lebih fokus pada perannya sebagai penggerak ekonomi. Fokus utamanya adalah membesarkan entitas yang memiliki nilai strategis bagi kedaulatan serta ketahanan nasional.
