Lombok Barat – Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, ikut ambil bagian dalam Rapat Kerja Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) yang digelar di Kabupaten Lombok Barat, Kamis (16/7/2026).
Mahyeldi hadir didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesra Ahmad Zakri, Kepala Biro Pemerintahan Ezeddin Zain, serta Kepala Biro Adpim Nolly Eka Mardianto.
Forum ini menjadi wadah strategis bagi para kepala daerah untuk menyelaraskan visi dalam menyukseskan agenda pembangunan nasional.
Menurut Mahyeldi, sinergi lintas wilayah menjadi kunci utama dalam menjawab berbagai rintangan pembangunan yang semakin rumit saat ini.
Kehadiran delegasi Pemprov Sumbar sekaligus menjadi bukti keseriusan daerah dalam membenahi tata kelola pemerintahan serta optimalisasi pelayanan masyarakat.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, didapuk membuka rangkaian rapat kerja yang akan berlangsung selama dua hari hingga Jumat (17/7/2026).
Bima menekankan bahwa setiap gubernur wajib memiliki karakter pemimpin transformatif serta integritas tinggi guna memenuhi harapan publik.
Ia mengingatkan para peserta mengenai posisi gubernur yang memiliki fungsi ganda sebagai kepala daerah sekaligus perwakilan pemerintah pusat di wilayahnya.
Oleh karena itu, koordinasi yang intens dengan bupati dan wali kota menjadi hal mutlak yang harus dilakukan gubernur.
Kemendagri pun meminta para pemimpin daerah agar rutin menggelar koordinasi untuk menjamin sinkronisasi kebijakan tetap terjaga.
“Pak Menteri menitipkan pesan agar Bapak-Ibu tetap fokus dan saling berkoordinasi satu sama lain dalam menjalankan berbagai program, agar hasilnya optimal,” ujar Bima dalam arahannya.
Pemerintah pusat juga mendorong para gubernur untuk turun langsung ke lapangan mengawasi eksekusi program strategis demi efisiensi anggaran.
Sejumlah isu krusial turut ditegaskan Bima, mulai dari upaya pencegahan korupsi, penyelesaian sengketa wilayah, hingga pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.
Bima menyadari bahwa tantangan kepala daerah saat ini sangat luas, mencakup aspek hukum hingga dinamika di media sosial.
Forum tersebut diharapkan mampu menjadi ajang pertukaran praktik terbaik agar antarprovinsi dapat saling memacu capaian pembangunan.
Peningkatan daya saing ekonomi daerah harus diprioritaskan melalui penguatan kualitas SDM, mutu pendidikan, serta inovasi tiada henti.
