Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi andalan pemerintah menuai polemik. Pernyataan bahwa program ini tidak memerlukan ahli gizi memicu reaksi keras dari tenaga kesehatan dan masyarakat.
Wakil Ketua DPR RI, Cucuan Ahmad Syamsurijal, sebelumnya menyatakan MBG cukup dijalankan dengan tenaga kerja yang dilatih cepat, tanpa melibatkan ahli gizi.
Pernyataan ini dinilai meremehkan peran krusial ahli gizi dalam pengelolaan gizi yang tepat.
Menko Pangan, Zulkifli Hasan, justru menegaskan pentingnya peran ahli gizi dalam perencanaan dan pengawasan program MBG.
Badan Gizi Nasional (BGN) menyebutkan, dibutuhkan sekitar 30.000 ahli gizi di seluruh Sistem Pelayanan pemenuhan Gizi (SPPG) untuk menjamin standar kualitas program.
Pernyataan Cucuan Ahmad memicu kekhawatiran masyarakat terkait keamanan pangan dan gizi dalam program berskala besar ini.
Ahli gizi bukan sekadar pengawas makanan, tetapi juga profesional yang mampu menghitung kebutuhan nutrisi, menyusun menu seimbang, dan memastikan keamanan pangan sesuai standar ilmiah.
Tanpa ahli gizi, program MBG berisiko gagal, apalagi dengan adanya laporan terkait kebersihan dapur, sanitasi, hingga kasus keracunan makanan.
Pernyataan tentang penggantian ahli gizi dengan tenaga non-gizi juga memicu perhatian publik.
Hal ini dinilai sebagai upaya efisiensi biaya, namun berpotensi menimbulkan masalah baru seperti kualitas makanan yang tidak memenuhi standar gizi dan kegagalan mencapai target perbaikan gizi nasional.
Masyarakat menilai pemahaman pemerintah terkait urgensi gizi dalam membangun sumber daya manusia berkualitas masih minim.
Struktur BGN yang seharusnya didominasi ahli gizi, justru diisi pejabat non-gizi, seperti ketua BGN yang merupakan ahli serangga.
Kondisi ini menunjukkan ketidakrelevanan antara program MBG dengan struktur BGN, serta penempatan jabatan yang tidak sesuai profesi.
Kontroversi ini menunjukkan bahwa program MBG hanya akan berjalan sesuai standar jika ditopang oleh ahli gizi yang memahami aspek nutrisi secara mendalam.
Menko Pangan dan BGN menekankan bahwa ahli gizi adalah komponen penting dan wajib dalam program MBG.
Pemerintah harus menjadikan kritik sebagai peringatan serius untuk memperbaiki standar pelaksanaan program dan memastikan pengawasan yang ketat.
Jika tidak dikelola dengan serius oleh ahli yang tepat, program ini berpotensi gagal dan menciptakan masalah baru terkait kesehatan anak dan keamanan pangan.
