Jakarta – Pemerintah berkomitmen menjaga ekosistem informasi publik dan kualitas jurnalisme di tengah perkembangan teknologi. Hal ini ditegaskan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria.
Nezar Patria menyampaikan hal ini terkait arah kebijakan digital nasional yang mencakup hak penerbit, transparansi AI, dan kompensasi yang adil bagi media.
“Langkah ini bertujuan menjaga keberlanjutan jurnalisme berkualitas dan melindungi hak publik atas informasi yang utuh dan terpercaya,” ujarnya, Selasa (10/2/2026).
Menurut Nezar, ancaman utama saat ini bukan penggantian wartawan oleh AI. Namun, praktik pengambilan nilai jurnalisme tanpa imbalan yang setimpal.
Ia menjelaskan, konten media diserap platform dan mesin AI, lalu disajikan dalam bentuk ringkasan. Akibatnya, media kehilangan trafik, pendapatan, dan posisinya sebagai rujukan publik.
“Ancaman terbesar jurnalisme hari ini bukan wartawan digantikan oleh artificial intelligence, tetapi nilai jurnalisme diekstraksi tanpa pengembalian yang adil kepada media,” tegasnya.
Disrupsi AI, lanjutnya, menyentuh seluruh rantai ekosistem media. Hal ini berdampak pada ruang redaksi dan kualitas informasi yang diterima masyarakat.
“Proses jurnalistik yang berbasis verifikasi dan kerja lapangan tergerus oleh konsumsi ringkasan instan,” kata Nezar Patria.
Ia menegaskan, ringkasan mesin tidak setara dengan karya jurnalistik yang menghadirkan konteks, verifikasi, dan sisi kemanusiaan.
“Yang dibaca publik akhirnya bukan karya jurnalistik, melainkan ringkasan mesin. di situ banyak nuansa dan kemanusiaan yang hilang,” tuturnya.
Wamenkomdigi menambahkan, masa depan media ditentukan oleh jurnalisme yang tak bisa direplikasi mesin.Contohnya, liputan lapangan, investigasi, dan cerita komunitas.
“Jika media hanya bergantung pada platform tanpa kekhasan, kita akan diseragamkan oleh mesin kecerdasan buatan,” pungkasnya.
