Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI, Zigo Rolanda, menyoroti lambatnya serah terima aset pasar yang dibangun Kementerian PUPR kepada pemerintah daerah di Sumatera Barat. Akibatnya, daerah kesulitan memungut retribusi.
Hal ini disampaikan Zigo dalam rapat kerja Komisi V DPR RI bersama Menteri PUPR, Rabu (4/2/2026).
Zigo menyoroti sejumlah catatan atas program Kementerian PUPR tahun 2025.salah satu yang ditekankan adalah belum diserahterimakannya pasar modern hasil pembangunan pemerintah pusat ke daerah.
Menurut Zigo, masalah ini terjadi di sejumlah daerah di Sumbar, termasuk Kota Padang dan Kabupaten Dharmasraya.
Ia menilai, proses pemindahan aktivitas dari pasar tradisional ke pasar modern tidak mudah, sehingga perlu kepastian status aset.
“Namun sampai hari ini, asetnya belum diserahkan dari Kementerian PUPR ke pemerintah daerah. Akibatnya, daerah tidak bisa memungut retribusi sebagai pendapatan daerah,” kata Zigo.
Kondisi ini membuat pemerintah daerah kesulitan mengoptimalkan fungsi pasar, karena belum memiliki kewenangan penuh dalam pengelolaan.
Zigo juga menyinggung kendala besar dalam penertiban pasar di Kota Padang. Wali Kota Padang pun disebut menyampaikan keluhan serupa terkait belum adanya penyerahan aset.
Ia meminta agar proses serah terima aset pasar dipercepat, agar pemerintah daerah bisa memanfaatkan fasilitas pasar yang telah dibangun Kementerian PUPR secara maksimal.
Selain itu, Zigo menyoroti banyaknya usulan pembangunan pasar baru untuk tahun 2026 melalui Ditjen Prasarana Strategis. Ia mengingatkan agar pembangunan pasar tidak hanya mengejar fisik, tetapi juga memperhatikan persoalan turunan, khususnya sampah.
Ia mengusulkan agar setiap pembangunan pasar baru wajib dibarengi fasilitas pengelolaan sampah, seperti TPS 3R dalam satu paket pembangunan.
Menurutnya, pasar merupakan salah satu sumber sampah terbesar, sehingga perlu penanganan sejak awal.
Tak hanya pasar, Zigo juga menyoroti persoalan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang dibangun namun belum bisa difungsikan akibat belum adanya serah terima aset. Ia mencontohkan pembangunan TPA di Kabupaten Solok Selatan sejak 2019 yang hingga kini belum selesai proses penyerahannya.
Zigo menilai banyak aset Cipta Karya yang mengalami masalah serupa. Ia pun meminta Kementerian PUPR lebih serius dalam penertiban aset agar pembangunan yang sudah dilakukan tidak terbengkalai.
Di akhir penyampaiannya, Zigo juga menyoroti program pengendalian banjir di Sumatera Barat. Ia mengapresiasi penanganan bencana yang selama ini dilakukan pemerintah pusat dan Kementerian PUPR, namun menilai ada catatan penting terkait pengurangan anggaran pada sejumlah titik pengendalian banjir.
Zigo menyebut, dalam dokumen Satuan 3 yang diserahkan Kementerian PUPR pada November, terdapat sejumlah program pengendalian banjir. Namun saat DIPA keluar, nilainya disebut jauh berkurang.
Beberapa titik yang disorot antara lain pengendalian banjir Batang Anai, pembangunan sabodam di Agam, serta pengendalian banjir Batang Suliti. Ia menyatakan akan menyerahkan data lengkap kepada Menteri PUPR.
Zigo meminta agar program pengendalian banjir tersebut dipulihkan kembali dan dimunculkan pada perbaikan DIPA. Menurutnya, pemerintah harus memastikan penanganan banjir dilakukan tepat sasaran, agar tidak menimbulkan dampak baru di wilayah lain.
