Padang – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatera Barat (Sumbar) memprioritaskan penguatan kelembagaan dan pengelolaan kehumasan menjelang tahun 2025.
Fokus ini mengemuka dalam Rapat Dalam Kantor (RDK) yang berlangsung di Ruang Sidang Bawaslu Sumbar, Selasa (4/11/2025).
Rapat tersebut menjadi wadah evaluasi kinerja kehumasan bawaslu kabupaten/kota. Selain itu, juga untuk menyusun rencana pengelolaan humas tahun 2026.
Kepala Bagian Hukum, Humas, Data, dan Informasi Bawaslu Sumbar, Roza Molina, menekankan pentingnya koordinasi antar daerah.
“Kegiatan kehumasan ini menjadi awal yang baik dan pertama untuk tahun 2025 menuju 2026,” ujarnya.
Roza berharap sinergi antara Koordinator Divisi (Kordiv) dan Koordinator Sekretariat (Korsek) di seluruh kabupaten/kota dapat diperkuat. Tujuannya, agar penyebaran informasi publik lebih cepat dan akurat.
Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Sumbar, Muhammad Khadafi, mengapresiasi semangat jajaran Bawaslu daerah dalam menyampaikan informasi pengawasan pemilu kepada masyarakat.
“Saya melihat tidak ada teman-teman yang lelah menyampaikan informasi kepada masyarakat,” kata Khadafi.
Khadafi menyoroti peningkatan publikasi digital Bawaslu daerah. Ia mencontohkan Bawaslu Kepulauan Mentawai yang sukses menarik perhatian publik melalui konten digital.
bawaslu Sumbar juga akan melanjutkan program Pendidikan pengawasan Partisipatif (P2P). Tujuannya, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap larangan pemilu dan mendorong partisipasi aktif dalam pengawasan.
“Kita ingin forum ini menjadi kisah menarik bagi semua agar satu sama lain memiliki kecepatan dalam memberikan informasi kepada publik sebagai wujud kehadiran kita di tengah masyarakat,” pungkas Khadafi.
