JAKARTA – Pelemahan nilai tukar rupiah yang menembus level Rp18.058 per dolar AS memicu kekhawatiran publik mengenai potensi terulangnya krisis moneter seperti tahun 1998. Namun, ekonom senior Chatib Basri menegaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia saat ini jauh lebih tangguh dan memiliki perbedaan mendasar dibandingkan dengan kondisi dua dekade lalu.
Mantan Menteri Keuangan periode 2013-2014 tersebut menjelaskan bahwa sistem nilai tukar yang fleksibel menjadi benteng utama ekonomi nasional saat ini. Fleksibilitas ini memungkinkan pelaku pasar dan dunia usaha untuk melakukan penyesuaian lebih dini terhadap fluktuasi mata uang, sehingga tekanan sistemik yang sempat melumpuhkan ekonomi pada 1998 diyakini tidak akan terulang kembali.
“Perbedaan yang paling besar adalah sistem nilai tukar kita yang fleksibel. Kondisi saat ini tidak bisa disamakan dengan krisis 1998,” ujar Chatib Basri dalam acara Grab Business Forum 2026 di Jakarta, Selasa (9/6).
Menurut Chatib, pelaku usaha dan kelompok masyarakat kelas menengah ke atas saat ini telah memiliki kesadaran tinggi dalam mengelola risiko kurs. Banyak perusahaan maupun individu yang memiliki kewajiban dalam mata uang asing telah melakukan lindung nilai atau hedging jauh sebelum depresiasi terjadi. Tindakan ini meminimalisir guncangan finansial dibandingkan masa lalu, di mana banyak perusahaan terjerat utang dolar AS dengan pendapatan dalam rupiah.
Pada krisis 1998, ketidakmampuan perusahaan membayar utang dolar akibat anjloknya rupiah menyebabkan lonjakan kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) secara masif. Kondisi tersebut kini telah dimitigasi melalui manajemen risiko yang jauh lebih matang di sektor korporasi.
Meskipun ancaman krisis sistemik dianggap minim, Chatib mengakui bahwa depresiasi rupiah tetap memberikan dampak nyata bagi masyarakat berpendapatan rendah dan menengah bawah. Pelemahan nilai tukar berpotensi memicu inflasi melalui kenaikan harga bahan baku impor, seperti kedelai yang menjadi bahan utama produksi tahu dan tempe, serta komoditas pangan lainnya seperti gandum untuk mi instan.
“Persoalan yang akan muncul adalah bagi kalangan lower middle income. Efek dari harga kedelai yang naik akan membuat harga tahu dan tempe ikut meningkat. Begitu pula dengan produk turunan impor lainnya,” jelasnya.
Dalam menghadapi tekanan ini, Chatib menyarankan pemerintah untuk memfokuskan kebijakan pada penguatan program perlindungan sosial. Langkah ini dinilai krusial untuk menjaga daya beli kelompok rentan yang paling terpapar inflasi akibat pelemahan mata uang.
Terkait prospek ekonomi nasional, Chatib tetap menunjukkan optimisme. Ia menepis kekhawatiran bahwa Indonesia akan terjerumus ke dalam jurang resesi. Pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan berada pada kisaran 4,5% hingga 5% dinilai masih cukup solid di tengah ketidakpastian ekonomi global.
“Apapun angka pertumbuhannya, selama tidak negatif, ekonomi kita masih tergolong baik jika dibandingkan dengan standar global saat ini. Fokus kita adalah memastikan kelompok masyarakat bawah tetap terlindungi dari dampak kenaikan harga,” pungkasnya.
