Jakarta – Dewan Energi Nasional menilai pembatasan BBM subsidi seperti Pertalite dan Biosolar dapat langsung memangkas konsumsi nasional sebesar 10-15 persen. Kebijakan ini dipandang sebagai cara untuk menahan beban subsidi sekaligus mendorong penggunaan energi yang lebih efisien.
Anggota DEN Satya Widya Yudha mengatakan proyeksi itu dihitung berdasarkan pembatasan yang mengacu pada kapasitas mesin dan jenis kendaraan. “Kalau berdasarkan CC dan jenis kendaraan, potensi hematnya menurut hitungan kami sekitar 10-15 persen dari volume,” ujarnya dalam Sarasehan Energi yang dipantau dari Jakarta, Selasa.
Menurut Satya, pembatasan BBM subsidi hanya satu bagian dari tiga strategi besar yang tengah disiapkan pemerintah untuk mengendalikan subsidi energi.pemerintah juga mendorong penyaluran subsidi LPG 3 kilogram agar lebih tepat sasaran dengan memakai basis data P3KE dan DTKS.
“LPG 3 kg itu transformasi ke subsidi berbasis orang dengan data dari P3KE dan DTKS,” kata dia.
Setelah pembatasan BBM subsidi dan penataan LPG,pemerintah menyiapkan langkah lanjutan berupa efisiensi konsumsi dan percepatan elektrifikasi. Satya menilai pengembangan kendaraan listrik, terutama di sektor transportasi, dapat menekan penggunaan BBM secara bertahap.
Di sisi pasokan, strategi lain diarahkan pada optimalisasi energi domestik. Upaya itu mencakup pemanfaatan maksimal DMO batu bara dan gas, serta peningkatan penggunaan minyak sawit untuk mendukung program biodiesel B50.
Pemerintah menargetkan mandatori B50 mulai berlaku pada 1 Juli 2026. Satya menyebut kebijakan tersebut berpeluang besar menekan impor solar.
“kita kurangi impor solar. Pak Menteri ESDM beberapa kali sudah menyampaikan, kalau B50 ditingkatkan, kita bisa nol impor untuk solar,” ujarnya.
Ia menegaskan, rangkaian kebijakan itu dibutuhkan untuk menjaga ketahanan energi tanpa mengorbankan disiplin fiskal, terutama di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi.
