Padang – Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Sumatera Barat hingga November 2025 menunjukkan dinamika yang tidak ringan, namun masih berada dalam kondisi terjaga.
Di tengah kebijakan efisiensi anggaran nasional, realisasi APBN di daerah ini mencerminkan kombinasi antara pertumbuhan pendapatan negara dan tekanan pada sisi belanja.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumatera Barat, Mohammad Dody Fachrudin, menyampaikan dari total pagu APBN sebesar Rp32,57 triliun yang dikelola DJPb Sumbar, realisasi hingga November 2025 telah mencapai Rp28,11 triliun atau setara 86,31 persen.
Angka tersebut mencerminkan kinerja penyerapan anggaran yang relatif tinggi menjelang akhir tahun.
Dari sisi pendapatan, Sumatera Barat mencatatkan kinerja positif. Penerimaan negara tumbuh sebesar 13,22 persen dibandingkan periode sebelumnya.
Pertumbuhan ini terutama didorong oleh lonjakan penerimaan bea keluar, seiring meningkatnya harga dan volume ekspor crude palm oil (CPO).
Namun, kondisi berbeda terlihat pada sisi belanja. Secara keseluruhan, belanja negara di Sumbar mengalami kontraksi sebesar 7,78 persen.
Kontraksi tersebut terutama terjadi pada belanja pemerintah pusat, sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan secara nasional.
“Efisiensi ini terasa pada struktur belanja. Belanja pegawai dan transfer ke daerah relatif tinggi, masing-masing telah melampaui 88 persen dan 92 persen, sementara belanja modal masih tertahan di kisaran 46 persen hingga November,” ujar Dody saat media gathering, Rabu, 31 Desember 2025.
Ia menjelaskan, secara tematik, belanja sektor kesehatan hingga November 2025 tercatat lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Sebaliknya, belanja pada sektor pendidikan dan infrastruktur justru mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024.
Kinerja pelaksanaan anggaran juga tercermin dari Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).
Mayoritas satuan kerja di Sumatera Barat berada pada kategori “baik” hingga “sangat baik”.
Meski demikian, DJPb Sumbar masih mencatat sejumlah tantangan, antara lain lambatnya penyerapan belanja modal, ketidakakuratan perencanaan penarikan dana, serta rendahnya pemanfaatan sistem pembayaran digital pemerintah.
Menurut Dody, kondisi tersebut menjadi catatan penting agar kualitas belanja ke depan tidak hanya diukur dari besaran realisasi, tetapi juga dari ketepatan waktu dan dampak langsung terhadap perekonomian daerah.
