Jakarta – Komisi II DPR RI mempertanyakan urgensi pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Selasa (20/5/2025).
Pemerintah diminta tak terburu-buru dan memastikan kesiapan matang sebelum kebijakan dijalankan.
Anggota Komisi II DPR RI, Rahmat Saleh, menyoroti potensi masalah anggaran, sosial, dan hukum yang bisa timbul jika pemindahan dilakukan tanpa perencanaan matang.
“Apakah pemindahan ASN ke IKN ini sudah merupakan sebuah kebutuhan atau masih berupa keinginan?” tanya Rahmat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Menteri PAN/RB di Gedung Senayan, Jakarta.
Rahmat mengingatkan, pemindahan yang tergesa-gesa berpotensi memicu pembengkakan anggaran, masalah sosial seperti perpisahan keluarga, dan ketidaksiapan regulasi.
“Kalau pemindahan dilakukan saat banyak urusan belum selesai di Jakarta, tentu akan terjadi pembengkakan anggaran,” tegasnya.
Ia menekankan dampak sosial dari pemindahan, terutama bagi ASN yang keluarganya masih menetap di Jakarta. Pemisahan keluarga, biaya transportasi, dan penyesuaian budaya di IKN menjadi perhatian serius.
“Ini berpotensi menimbulkan masalah baru. Bahkan bisa memicu disintegrasi keluarga jika tidak dikelola dengan bijak,” ujar Rahmat.
Rahmat juga mempertanyakan kesiapan landasan hukum yang mendasari pemindahan ASN. Ia mengingatkan agar pemerintah tidak gegabah dalam menjalankan kebijakan yang berdampak luas ini.
“Apa landasan hukum yang sudah kita siapkan untuk hal ini? Apakah sudah lengkap?” tanyanya.
Rahmat mengapresiasi responsifnya Menteri PAN/RB dalam menjawab pertanyaan, namun menekankan pentingnya kebijakan yang matang secara teknis dan sosial.
