Jakarta – Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, mendesak pemerintah agar mengubah skema penyaluran insentif motor listrik senilai Rp5 juta. Ia menilai bantuan tersebut seharusnya diprioritaskan bagi masyarakat di pulau-pulau kecil serta wilayah lingkar tambang nikel agar lebih tepat sasaran.
Menurut Djoko, kebijakan ini harus didasarkan pada prinsip keadilan wilayah. Warga di daerah tersebut dinilai paling membutuhkan karena kerap terhambat akses distribusi serta harus menanggung harga bahan bakar minyak (BBM) yang sangat mahal.
Ia menyoroti ironi yang terjadi di daerah penghasil nikel. Meski menjadi pemasok utama bahan baku baterai kendaraan listrik, masyarakat setempat justru masih terjebak dalam kemiskinan ekstrem dan belum merasakan dampak ekonomi dari kekayaan alam di tanah mereka.
“Wilayah-wilayah yang menjadi penyedia bahan baku utama baterai ini justru masih terjebak dalam lingkaran ketidaksejahteraan. Ironisnya, di tengah gegap gempita tren ramah lingkungan, kemiskinan ekstrem masih mendera masyarakat yang hidup di atas tanah sekaya itu,” ujar Djoko, Sabtu (30/5/2026).
Pemberian insentif di kawasan tersebut dianggap memiliki nilai keadilan sosial yang kuat. Langkah ini sekaligus dapat mencegah penumpukan kendaraan pribadi di kawasan perkotaan yang berisiko memperburuk kemacetan dan angka kecelakaan.
Djoko menegaskan usulannya memiliki dasar empiris, seperti keberhasilan Kabupaten Asmat yang beralih ke kendaraan listrik secara swadaya sejak 2007 akibat kelangkaan BBM. Ia berharap cakupan insentif tidak hanya terbatas pada kebutuhan pribadi.
Ia menyarankan agar bantuan diperluas hingga kendaraan operasional penunjang ekonomi, seperti motor listrik roda tiga dan kendaraan listrik komersial untuk nelayan, petani, maupun pedagang pasar. Penggunaan kendaraan listrik diyakini mampu menekan biaya operasional masyarakat di daerah terpencil.
Dengan biaya operasional yang lebih murah dibanding motor berbasis BBM, daya beli masyarakat di wilayah dengan harga kebutuhan pokok tinggi akan terbantu. Selain itu, Djoko mendesak pemerintah agar memberikan insentif tambahan sebagai apresiasi bagi pemerintah daerah yang aktif mengembangkan transportasi umum berbasis listrik.
