Jakarta – Pemerintah memastikan tidak akan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dalam waktu dekat. Keputusan ini diambil di tengah gejolak harga minyak dunia akibat konflik geopolitik global.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, harga minyak mentah dunia saat ini masih berada di kisaran US$74 per barel. Angka ini relatif stabil dibandingkan asumsi makro APBN 2026 sebesar US$70 per barel.
“Tidak ada, enggak ada, jangan diganggu dulu,” ujar Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (25/3).
Gejolak harga energi global dipicu oleh konflik yang berpusat di Selat Hormuz, jalur krusial untuk pasokan energi dari kawasan Teluk. Kenaikan harga BBM telah terjadi di 95 negara.
Data Global Petrol Prices menunjukkan, kenaikan harga bensin meluas di berbagai belahan dunia, terutama di Asia dan negara berkembang yang bergantung pada impor energi.
Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, menilai pemerintah menghadapi dilema. Subsidi BBM dapat membebani APBN, namun kenaikan harga BBM berpotensi memicu inflasi.
“Subsidi memang bisa mengurangi beban skala BBM, tetapi di sisi lain kalau itu (harga BBM) dinaikkan, maka pasti akan memicu inflasi,” jelas Fahmy.
Fahmy menyarankan pemerintah merelokasi anggaran, misalnya dari program makan bergizi gratis, jika ingin mempertahankan harga BBM bersubsidi.
Sementara itu, Pengamat Ekonomi Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, menilai kebijakan menahan harga BBM hanya aman dalam jangka pendek. Jika harga minyak dunia terus tinggi, APBN akan menghadapi tekanan ganda.
Syafruddin menyarankan pemerintah mengambil tiga langkah: pengamanan pasokan BBM,penghematan BBM,dan perlindungan fiskal.”Intinya, pemerintah boleh menenangkan publik, tetapi harus menunjukkan bahwa di belakang ketenangan itu ada rencana pengamanan energi yang rinci, cepat, dan disiplin,” pungkasnya.
