Makassar – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyoroti tantangan besar yang dihadapi Indonesia dalam mewujudkan kedaulatan energi. Impor minyak yang mencapai 1 juta barel per hari menjadi perhatian utama.
Hal ini disampaikan Bahlil saat memberikan sambutan di acara Sidang Dewan Pleno BP HIPMI di makassar, Minggu (15/2).
Bahlil mengenang masa kejayaan lifting minyak Indonesia pada 1996-1997 yang mencapai 1,5 juta hingga 1,6 juta barel per hari (bph).
Saat itu, konsumsi domestik hanya sekitar 500 ribu bph, sehingga Indonesia mampu mengekspor sekitar 1 juta bph.
“Kondisi tersebut membuat indonesia sempat menjadi anggota OPEC, dengan kontribusi sektor minyak mencapai 43 persen terhadap APBN,” ujarnya.
Namun, setelah reformasi, lifting minyak terus menurun dan dalam 10 tahun terakhir tidak pernah mencapai target asumsi APBN.
“Alhamdulillah, kemarin untuk pertama kali dalam 10 tahun terakhir, target APBN 605 ribu barel per hari bisa tercapai. Realisasi lifting kita sekitar 605 ribu koma 3 barel per hari,” ungkapnya.Meski lifting mulai membaik, Indonesia masih menghadapi tantangan besar.Saat ini, impor minyak mencapai sekitar 1 juta barel per hari. Total impor energi, termasuk BBM, crude, dan LPG, mencapai sekitar Rp520 triliun.
Bahlil mengingatkan, tanpa terobosan strategis, Indonesia akan sulit mewujudkan kedaulatan energi. Ia juga menyoroti bahwa ketergantungan impor menguntungkan pihak-pihak tertentu.
Pemerintah menyiapkan sekitar 110 blok siap lelang untuk meningkatkan produksi, dengan harapan dapat mendorong ketahanan dan kedaulatan energi nasional.
“110 blok baru ini untuk mendorong ketahanan energi dan swasembada energi. Saya sudah minta,” ujarnya.
Selain itu, proyek di bawah koordinasi SKK Migas dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) pada tahun ini mencapai sekitar 42 miliar dolar AS atau setara lebih dari Rp600 triliun.
bahlil menegaskan, seluruh peluang tersebut terbuka secara profesional dan transparan.
Ia juga menetapkan kebijakan afirmatif, di mana proyek dengan nilai di bawah Rp100 miliar tidak boleh lagi seluruhnya dikerjakan oleh kontraktor dari Jakarta.
“Kasih pekerjaan itu kepada anak-anak daerah di mana lokasi itu ada,” tegasnya.
Namun, Bahlil mengingatkan agar pelaku usaha daerah benar-benar siap secara profesional dan tidak hanya mengandalkan proposal tanpa kesiapan teknis dan manajerial.
“Di dunia migas itu bicara profesional. ini peluang, silakan dimanfaatkan,” pungkasnya.
