Jakarta – Transformasi digital yang melesat cepat di Indonesia menghadirkan peluang ekonomi sekaligus tantangan serius bagi ketahanan nasional. Isu krusial ini dibahas dalam seminar publik bertajuk “Diplomasi Digital China di Asia Tenggara: Peluang dan Tantangan bagi Indonesia” di Jakarta, Senin (25/5/2026).
Ketua Forum Sinologi Indonesia (FSI), Johanes Herlijanto, menilai investasi asing di sektor digital berperan besar mempercepat adopsi teknologi di Tanah Air. Meski demikian, ia menegaskan pentingnya menempatkan kemandirian dan keamanan teknologi sebagai prioritas utama pemerintah.
Johanes mendorong pemerintah lebih tegas memaksa vendor asing mematuhi yurisdiksi hukum Indonesia. “Vendor asing harus tunduk pada aturan, termasuk kepatuhan UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), kewajiban lokalisasi data sektor strategis, serta audit keamanan yang transparan,” tegasnya.
Selain memperketat regulasi, Johanes menyarankan pemerintah melakukan diversifikasi rantai pasok dan memperbanyak mitra teknologi. Strategi ini dianggap penting agar Indonesia tidak sekadar menjadi pasar, tetapi mampu meningkatkan kapasitas nasional di tengah derasnya arus investasi asing.
Sementara itu, peneliti dari Australian Strategic Policy Institute, Gatra Priyandita, menyoroti dominasi China dalam lanskap teknologi Asia Tenggara. Ekspansi tersebut mencakup pembangunan infrastruktur 5G, pusat data, kabel bawah laut, hingga pengembangan konsep smart city.
Gatra menyebut inisiatif Jalur Sutra Digital memicu kekhawatiran terkait ketergantungan teknologi. Selain itu, aspek keamanan siber dan pengaruh strategis China di kawasan juga menjadi catatan yang perlu diwaspadai.
Meski menghadapi tantangan tersebut, Indonesia dinilai memiliki posisi tawar yang cukup kuat. Guru Besar Ilmu Komputer Universitas Nusa Putra, Profesor Teddy Mantoro, menyatakan populasi digital yang besar serta kebutuhan infrastruktur yang masif membuat Indonesia tetap menjadi daya tarik utama bagi para pelaku teknologi global.
