Mahyeldi Berupaya Batalkan Pemotongan TKD, Kirim Surat Pusat

Agam – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, mendesak pemerintah pusat untuk membatalkan pemotongan anggaran Transfer Ke Daerah (TKD) untuk Sumbar pada tahun 2026.

Pemotongan anggaran tersebut mencapai lebih dari Rp2,6 triliun.

Mahyeldi menegaskan, Sumbar sangat membutuhkan dukungan anggaran yang memadai untuk penanggulangan dan pemulihan pascabencana hidrometeorologi.

“Kita sudah menyurati Bapak Presiden prabowo dan Menteri Keuangan, agar efisiensi TKD untuk Sumbar dapat dikembalikan,” ujar Mahyeldi saat meninjau lokasi terdampak bencana di Silareh Aia, Palembayan, Kabupaten Agam, Kamis (4/12/2025).

“saat ini kita betul-betul membutuhkan dukungan itu untuk penanganan bencana,” imbuhnya.

Menurut Mahyeldi, pengembalian alokasi dana efisiensi akan memperkuat upaya penanggulangan, rehabilitasi, dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana di daerah terdampak.

Kerusakan akibat bencana, kata Mahyeldi, cukup berat dan tersebar di banyak daerah.

Pemerintah Provinsi Sumbar mencatat, bencana hidrometeorologi telah mengakibatkan kerusakan yang signifikan di sejumlah daerah.

Kerusakan tersebut meliputi 1.018 rumah rusak berat, 1.787 rumah rusak sedang, 317 unit rumah hilang, dan 94 jembatan rusak.

Sejumlah ruas jalan kabupaten, provinsi, hingga nasional juga ikut terdampak.

“Fasilitas umum dan rumah masyarakat banyak yang rusak parah,” kata Mahyeldi.

“Saat ini, fokus kita adalah memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi, sambil terus membuka akses ke daerah terdampak, agar bantuan bisa sampai dengan cepat dan merata,” jelasnya.

Untuk jangka panjang, pemerintah daerah akan memfokuskan perhatian pada pemulihan ekonomi masyarakat dan perbaikan menyeluruh terhadap infrastruktur yang terdampak.

“Tentu ini memerlukan anggaran yang sangat besar,” tambah Mahyeldi.

Mahyeldi mengapresiasi dukungan yang telah diberikan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, BUMN, komunitas perantau, lembaga sosial, dan sejumlah pemerintah provinsi.

“Bapak Presiden Prabowo dan Bapak Wapres Gibran juga sudah datang langsung ke Sumbar. Ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah pusat untuk bersama-sama membantu masyarakat kita,” ujarnya.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, pemotongan TKD untuk Sumbar tahun 2026 mencapai Rp2.628.893.437.000.

Pemotongan ini mencakup 19 kabupaten/kota dan Pemerintah Provinsi Sumbar, dengan rincian sebagai berikut: