Jakarta – Pemerintah Malaysia memutuskan untuk tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) meski harga energi global sedang tidak menentu. Langkah ini diambil sebagai komitmen Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam melindungi daya beli masyarakat dari lonjakan harga di pasar internasional.
Anwar Ibrahim menyadari bahwa kebijakan subsidi ini membawa beban keuangan yang sangat besar dan fluktuatif bagi negara. Dalam peresmian Program Madani Rakan Muda di Sungai Petani, ia merinci bahwa pengeluaran pemerintah untuk subsidi bervariasi setiap bulannya.
“Ketika harga minyak naik, kami membayar RM5 miliar hingga RM3 miliar per bulan. Jumlahnya sempat naik menjadi RM7 miliar per bulan, dan sekarang sudah turun menjadi RM4 miliar,” ungkap Anwar.
Jika dikonversi ke rupiah dengan kurs Rp4.400 per ringgit, besaran subsidi tersebut mencapai angka yang fantastis. Nilai subsidi RM7 miliar setara dengan Rp30,8 triliun per bulan, sedangkan angka RM4 miliar mencapai sekitar Rp17,6 triliun.
Pemerintah Malaysia sendiri mengakui bahwa beban subsidi ini berpotensi membebani keuangan negara dalam jangka panjang. Sebagai gambaran, subsidi sebesar RM3 miliar per bulan selama 10 bulan akan menyedot dana hingga RM30 miliar atau sekitar Rp132 triliun.
Kendati demikian, Anwar memastikan bahwa kas negara tetap mampu menanggung biaya tersebut. Strategi yang ditempuh adalah dengan melakukan optimalisasi penghematan anggaran serta menutup rapat celah kebocoran keuangan negara.
Terkait desakan beberapa pihak agar pemerintah mengambil utang untuk mempertahankan harga BBM, Anwar dengan tegas menolaknya. Ia berkomitmen untuk tidak mewariskan beban utang kepada generasi mendatang hanya demi menjaga stabilitas harga saat ini.
“Solusinya bukan utang. Kami melakukan apa yang mampu kami lakukan,” pungkasnya.
