Tapteng – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk mempercepat pendataan kerusakan rumah akibat bencana di Sumatera.
Hal ini penting untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan hak-hak korban terpenuhi.
Tito, yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, menyampaikan hal ini saat meninjau Hunian Tetap (huntap) di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Jumat (27/3/2026).
“Kalau seandainya enggak ada klasifikasi ringan, sedang, berat tadi, dana bantuan enggak bisa disalurkan,” tegas Tito.
Menurut Tito, warga yang rumahnya rusak ringan akan menerima bantuan Rp15 juta, sementara yang rusak sedang Rp30 juta.
Pemerintah juga menyiapkan bantuan sosial dari Kementerian Sosial berupa jaminan hidup (jadup) Rp15.000 per orang per hari selama tiga bulan, bantuan perabot rumah tangga Rp3 juta, dan bantuan ekonomi Rp5 juta.
Untuk mempercepat penyaluran, Tito menginstruksikan Bupati Tapteng Masinton Pasaribu membentuk tim khusus pendataan.
Tim ini melibatkan BPBD, Dinas Sosial, Dukcapil, dan didampingi Badan Pusat Statistik (BPS).
Tito menargetkan pendataan selesai dalam satu minggu dan meminta tim turun langsung ke lapangan dengan dukungan anggaran memadai.
Tito juga menegaskan pemerintah akan menindak tegas pihak yang menghambat penanganan bencana.
Ia meminta kepala daerah mengevaluasi dan melaporkan pejabat yang tidak mendukung proses tersebut.
“Ini adalah situasi bencana, jangan sampai masyarakat menjadi korban,” ujarnya.
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP),Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB),dan Kementerian Sosial menyatakan siap merealisasikan pembangunan dan penyaluran bantuan.
Saat ini, pembangunan fisik, termasuk huntap, masih menunggu data valid dan penyediaan lahan yang sah dari Pemkab Tapanuli Tengah.
Selain itu, Mendagri Tito juga menegaskan normalisasi sungai terdampak bencana menjadi prioritas Satgas PRR.
Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan rekonstruksi Pascabencana Sumatera menegaskan penanganan infrastruktur sungai di tiga provinsi terdampak menjadi prioritas.
