Jakarta – Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, mengambil tindakan tegas dengan mencopot sejumlah pejabat di Direktorat Jenderal Prasarana Strategis. Langkah ini diambil menyusul keterlambatan pembangunan proyek Sekolah Rakyat yang sempat terancam mangkrak.
Dody mengaku terpaksa turun tangan langsung memantau progres lapangan karena arahannya terkait percepatan proyek tidak dijalankan secara serius oleh jajarannya. Ia bahkan menyesalkan adanya oknum yang berupaya melakukan praktik tidak terpuji sejak tahap awal pembangunan.
“Sayangnya teman-teman saya di Kementerian PU pikirannya lain, masih mencoba melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak terpuji di awal-awal pembangunan sekolah rakyat,” ujar Dody saat konferensi pers di Jakarta Selatan, Jumat (22/5).
Menurut Dody, keterlambatan tersebut seharusnya tidak perlu terjadi apabila para pejabat bekerja optimal sesuai kapasitas profesional mereka. Ia mengakui sempat memberikan berbagai arahan percepatan, namun dianggap sepele dan tidak diindahkan oleh pihak terkait.
Saat ini, progres pembangunan Sekolah Rakyat secara nasional baru mencapai 59 persen. Dody menargetkan sebanyak 88 dari 93 proyek tersebut harus rampung pada Juni 2026 agar dapat digunakan pada tahun ajaran baru Juli 2026.
Terdapat ketimpangan progres di sejumlah wilayah, di mana daerah seperti Singkawang, Cilacap, Dharmasraya, Lombok Utara, dan Brebes tercatat sebagai wilayah paling lambat. Sebaliknya, wilayah Sragen, Semarang, Bengkulu, Ogan Komering Ilir (OKI), dan Medan menunjukkan progres pembangunan tercepat.
Program Sekolah Rakyat merupakan inisiatif strategis Presiden Prabowo Subianto. Proyek ini diprioritaskan sebagai upaya memutus rantai kemiskinan ekstrem melalui sektor pendidikan demi menyongsong generasi emas Indonesia 2045.
