NewsRegulasi

Negara Berkembang Dituntut Naik Kelas dalam Rantai Nilai Global

×

Negara Berkembang Dituntut Naik Kelas dalam Rantai Nilai Global

Sebarkan artikel ini

Bali – Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia Pahala Nugraha Mansury mendorong pelaku bisnis untuk berperan aktif dalam membuka potensi ekonomi negara berkembang.

Dalam forum Multi-Stakeholder Partnerships (HLF MSP) 2024, Pahala menekankan bahwa negara berkembang harus naik peringkat dalam rantai nilai global.

“Integrasi ekonomi yang lebih baik dan akses pasar yang lebih luas sangat penting untuk mencapai potensi tersebut,” tegas Pahala.

Pahala menguraikan lima area utama untuk meningkatkan partisipasi sektor bisnis negara berkembang:

1. Integrasi Ekonomi dan Akses Pasar: Membangun rantai pasokan yang tangguh dan memfasilitasi perdagangan dan investasi.
2. Kolaborasi Lintas Sektor: Melibatkan sektor swasta, pemerintah, lembaga keuangan, dan filantropi.
3. Akses Teknologi dan Pengetahuan: Mengembangkan akses ke teknologi dan pertukaran pengetahuan.
4. Mengatasi Kesenjangan Pembiayaan: Mengadopsi skema pembiayaan inovatif.
5. Diversifikasi Portofolio Perdagangan: Mengurangi ketergantungan pada komoditas tertentu.

Ketua Kamar Dagang Indonesia Arsjad Rasjid juga menyoroti pentingnya diversifikasi portofolio perdagangan. Ia menekankan perlunya memahami keunggulan kompetitif dan mengatasi hambatan tarif dan non-tarif.

“Kita perlu melihat UMKM dengan perspektif yang lebih luas dan belajar dari negara berkembang lain,” ujar Arsjad.

Diskusi tersebut dihadiri oleh panelis dari Rwanda, ERIA, dan Global Alliance for Trade Facilitation.

Mereka menekankan perlunya kerja sama yang lebih erat antara negara berkembang untuk memperkuat posisi mereka dalam rantai pasokan global dan mencapai pertumbuhan yang inklusif.

Baca Sumbar Bisnis lebih update via Google News, Klik Disini.

Penangkapan Sukses ABK Pencuri Ikan RI oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan
News

KKP berhasil meringkus 5 Kapal Ikan Asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia. Penangkapan dilakukan oleh PSDKP di Samudera Pasifik dan Selat Malaka