Padang – Nelayan di Kelurahan Air Tawar Barat, Kecamatan Padang Utara, mengeluhkan muara sungai yang semakin dangkal usai banjir bandang pada 27 September 2025. Kondisi itu mengganggu aktivitas melaut sekaligus membuat mereka kesulitan memperoleh bahan bakar minyak (BBM).
Keluhan itu disampaikan para nelayan saat bertemu Anggota DPR RI Komisi IV, rahmat Saleh, dalam kunjungan pada Sabtu (2/5/2026) siang.
Para nelayan menuturkan, tumpukan lumpur dan kayu di muara membuat kapal sulit keluar masuk. Akibatnya,mereka harus menunggu air pasang untuk bisa melaut.
“Sekarang kami tidak bisa bebas keluar masuk muara. Kalau pulang malam atau cuaca buruk,risikonya sangat tinggi,” ujar Didit,perwakilan nelayan.
Ia menjelaskan, sekitar 25 hingga 35 nelayan terdampak langsung, dengan puluhan kapal tidak bisa beroperasi normal. Kondisi itu membuat pendapatan nelayan turun drastis karena waktu melaut menjadi terbatas.
selain pendangkalan, nelayan juga mengeluhkan sulitnya memperoleh BBM untuk melaut. Situasi ini membuat sebagian kapal bahkan tak bisa beroperasi sama sekali.
“Kalau muara dangkal kami tidak bisa keluar, BBM juga susah. Jadi benar-benar terhimpit,” kata Didit.
Menurut para nelayan, hasil pengecekan di lapangan menunjukkan adanya sedimentasi tebal serta tumpukan kayu di dasar muara yang memperparah aliran sungai.
Mereka khawatir, jika tidak segera ditangani, banjir susulan bisa berdampak lebih parah ke permukiman warga.
Menanggapi hal itu,Rahmat Saleh menilai persoalan ini harus segera ditangani karena berdampak langsung pada penghidupan masyarakat pesisir.
Rahmat menyebut pendangkalan sungai berada di bawah kewenangan Balai Wilayah Sungai (BWS), namun dampaknya juga menyangkut sektor perikanan yang menjadi lingkup Komisi IV DPR RI.
Rahmat menegaskan pentingnya penanganan berbasis data dan kajian teknis yang jelas, termasuk pengelolaan material sedimentasi agar tidak menimbulkan masalah baru.
“Ini harus cepat ditangani, tapi juga harus tepat secara kajian. Jangan sampai penanganannya justru menimbulkan persoalan baru,” ujarnya.
Rahmat memastikan seluruh aspirasi nelayan, termasuk persoalan BBM dan akses muara, akan dibawa ke tingkat pusat untuk dicarikan solusi lintas sektor.
“Ini akan kita dorong di pusat agar ada solusi nyata untuk nelayan,” tutupnya.
