JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah merumuskan payung hukum untuk memfasilitasi rencana impor minyak mentah sebanyak 150 juta barel dari Rusia. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan yang dicapai dalam kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia sebelumnya.
Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, menjelaskan bahwa pemerintah saat ini sedang mematangkan mekanisme impor tersebut. Terdapat dua opsi skema yang tengah dikaji, yakni penunjukan badan usaha milik negara (BUMN) atau melalui Badan Layanan Umum (BLU).
“Kami sedang menyiapkan instrumen regulasinya, apakah nanti melalui badan usaha atau BLU. Keduanya menjadi opsi yang sedang kami bahas,” ujar Yuliot, Jumat (24/4/2026).
Yuliot menyoroti kendala teknis jika impor dilakukan oleh BUMN. Mengingat status BUMN yang terikat dengan kontrak pengadaan pihak lain, proses impor dari Rusia berisiko terhambat prosedur tender yang panjang. Sementara itu, skema impor ini dirancang berdasarkan kerja sama antarpemerintah atau *government-to-government* (G-to-G).
Oleh karena itu, opsi melalui BLU menjadi alternatif yang lebih dipertimbangkan agar proses pengadaan dan pembiayaan berjalan lebih fleksibel. Saat ini, Kementerian ESDM masih terus melakukan koordinasi dengan kementerian serta lembaga terkait, termasuk memetakan jalur logistik yang akan digunakan.
Rencana impor ini menjadi langkah strategis pemerintah untuk mengamankan cadangan energi nasional. Sebelumnya, Utusan Khusus Presiden bidang Energi dan Lingkungan, Hashim Djojohadikusumo, memastikan bahwa Indonesia telah mendapatkan komitmen pasokan 150 juta barel minyak mentah dari Rusia dengan harga khusus.
Langkah ini diambil pemerintah sebagai strategi diversifikasi pemasok minyak di tengah ketidakpastian pasokan energi global akibat eskalasi konflik di Timur Tengah. Dengan adanya pasokan dari Rusia, Indonesia berharap dapat menjaga stabilitas ketahanan energi nasional di tengah krisis global yang masih membayangi.
