Jakarta – Pemerintah mengakui adanya keterlambatan dalam proses penyaluran dana bantuan sosial (bansos) hingga akhir mei 2025. Data dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menunjukkan bahwa realisasi penyaluran bansos baru mencapai Rp 48,8 triliun, yang setara dengan 32,6 persen dari target yang telah ditetapkan dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Angka tersebut memperlihatkan adanya penurunan jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Pada periode yang sama tahun lalu, penyaluran bansos telah mencapai Rp 70,5 triliun atau 46,3 persen dari target yang ditetapkan.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan bahwa penyebab utama perlambatan ini adalah karakteristik programme bansos yang umumnya bersifat triwulanan. Penjelasan ini disampaikan dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Juni 2025 di Jakarta, Selasa (17/6/2025).”Sejumlah belanja memang belum terealisasi, karena belanjanya itu sifatnya tiga bulanan. Jadi, mungkin di bulan Maret dan April telah dibelanjakan, tapi pada Mei belum ada belanja lagi,” jelasnya.
Meskipun demikian, Suahasil meyakinkan publik bahwa pemerintah akan mengambil langkah-langkah untuk mempercepat penyaluran bansos pada bulan Juni. Upaya percepatan ini termasuk menyelesaikan penyaluran bansos yang datanya saat ini sedang dalam proses sinkronisasi dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) oleh Kementerian Sosial.
“Kami cek juga dengan Kemensos. Sisa penyaluran bantuan sosial berupa Kartu Sembako maupun Program Keluarga Harapan (PKH) triwulan II-2025 akan diselesaikan di Juni ini, jadi memang belum terekam di bulan Mei,” imbuhnya.
Pemerintah juga berupaya untuk memperkuat kerja sama dengan bank-bank yang tergabung dalam Himbara guna mempercepat proses penyaluran bansos kepada masyarakat yang membutuhkan.
Secara keseluruhan, belanja negara menunjukkan adanya percepatan pada bulan Mei 2025, dengan realisasi mencapai Rp 1.016,3 triliun atau 28,1 persen dari target sebesar Rp 3.621,3 triliun. Angka ini mengalami peningkatan sekitar Rp 200 triliun dibandingkan dengan bulan April yang tercatat sebesar Rp 806,2 triliun.
Belanja pemerintah pusat (BPP) tercatat sebesar Rp 694,2 triliun atau 25,7 persen dari target, yang terdiri dari belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp 325,7 triliun dan belanja non-K/L sebesar Rp 368,5 triliun.
Sementara itu, pendapatan negara hingga Mei 2025 mencapai Rp 995,3 triliun atau 33,1 persen dari target APBN sebesar Rp 3.005,1 triliun. pertumbuhan pendapatan ini mengalami perlambatan dibandingkan bulan April, dengan kenaikan sebesar Rp 184,8 triliun dalam sebulan, sementara pada April sempat bertambah hampir rp 300 triliun. akibatnya, APBN mencatat defisit sebesar Rp 21 triliun atau 0,09 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada Mei 2025.
