Padang – Pemerintah Kota Padang bersiap menjalankan proyek pengendalian banjir berskala besar dengan kucuran dana APBN senilai Rp1,1 triliun dari Kementerian Pekerjaan Umum.
Agenda strategis ini dibahas secara mendalam oleh Wali Kota Padang, Fadly Amran, bersama pihak Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Padang dalam rapat koordinasi pada Senin (29/6/2026).
Fadly Amran secara tegas meminta seluruh jajaran birokrasi, dari dinas terkait hingga aparatur kecamatan dan kelurahan, untuk segera menuntaskan berbagai kendala teknis di lapangan.
Instruksi ini diberikan agar pengerjaan fisik proyek dapat dimulai tepat waktu pada Agustus 2026.
“Kelancaran proyek ini adalah prioritas demi menjamin keselamatan warga,” ujar Fadly menekankan pentingnya agenda tersebut.
Saat ini, Pemkot Padang tengah memprioritaskan penyelesaian sengketa lahan serta menyusun skema relokasi bagi warga yang mendiami kawasan berisiko tinggi.
Bersamaan dengan itu, pemerintah daerah sedang mempercepat revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai payung hukum dalam menata kawasan rawan bencana.
Plt Kepala BWS Sumatera V Padang, Reski Wahyudi, memaparkan bahwa pengerjaan awal akan difokuskan pada perbaikan irigasi di Bendung Koto Tuo dan Bendung Gunung Nago.
Pembangunan ini juga mencakup instalasi dinding penahan tanah, penguatan tebing, serta pembuatan check dam di sepanjang aliran sungai Batang Kuranji dan Air Dingin.
Reski menegaskan bahwa keberhasilan proyek ini sangat bergantung pada kecepatan Pemkot Padang dalam merampungkan administrasi pertanahan agar jadwal kerja tetap terjaga.
Keseluruhan proyek infrastruktur penanggulangan banjir tersebut ditargetkan rampung sepenuhnya dalam kurun waktu tiga tahun mendatang.
