Padang – Pemerintah Kota Padang kini menggenjot perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) guna membentengi produk lokal dari klaim pihak luar sekaligus memuluskan langkah kota tersebut menuju predikat Kota Kreatif Dunia UNESCO.
Wali Kota Padang, Fadly Amran, mengungkapkan bahwa sektor kuliner menjadi tulang punggung ekonomi dengan kontribusi mencapai 40 persen dari total 60 persen pendapatan daerah yang disumbangkan oleh UMKM.
Fadly menekankan urgensi legalitas HAKI agar warisan kuliner seperti rendang tetap terjaga kepemilikannya dan tidak dicuri oleh pihak asing.
“Kita sedang berkompetisi dengan waktu untuk membangun branding yang kuat agar UMKM kita memiliki daya saing jangka panjang,” tegas Fadly saat memberikan arahan di Asrama Haji Padang, Jumat (3/7/2026).
Upaya pemerintah dalam memperkuat ekosistem ekonomi kreatif ini turut didukung oleh program pendampingan khusus bagi pelaku usaha melalui Dewan Kuliner dalam rangka menyambut Hari Jadi Kota Padang.
Dukungan serupa datang dari anggota Komisi XIII DPR RI, Shadiq Pasadigoe, yang memandang HAKI sebagai bentuk apresiasi negara terhadap kreativitas masyarakat.
Shadiq berkomitmen penuh mengawal ambisi Padang menjadi kota gastronomi dunia dengan memastikan manajemen kekayaan intelektual berjalan optimal untuk mencegah aksi klaim sepihak.
Analis Kekayaan Intelektual Ahli Madya dari Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat, Desmainar, menambahkan bahwa inisiatif ini merupakan kunci penting bagi UMKM untuk memperluas akses pasar mereka.
Desmainar meyakini bahwa langkah strategis pemerintah daerah ini akan melahirkan aset intelektual bernilai ekonomi tinggi, baik di kancah nasional maupun global.
Tokoh masyarakat setempat, Syamsurizal, menilai edukasi mengenai HAKI kini menjadi sangat krusial sebagai perisai bagi para kreator lokal di tengah tantangan teknologi Kecerdasan Buatan (AI) yang mengancam orisinalitas karya.
