PADANG – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tengah menyiapkan langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan pembangunan daerah di tengah tantangan fiskal yang dinamis. Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menegaskan pihaknya mulai fokus mengoptimalkan aset daerah serta mencari sumber pendanaan alternatif.
Pernyataan tersebut disampaikan Mahyeldi dalam Rapat Paripurna DPRD Sumbar, Senin (22/6/2026). Agenda ini digelar sebagai respons atas pandangan fraksi-fraksi mengenai Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025 serta perubahan Perda Pajak dan Retribusi Daerah.
Dalam pidatonya, Mahyeldi mengapresiasi dukungan legislatif atas raihan opini WTP dari BPK. Ia berjanji akan menjadikan seluruh masukan dari DPRD sebagai bahan evaluasi krusial bagi jajarannya dalam menyempurnakan kebijakan pembangunan.
“Berbagai pertanyaan dan pendalaman dari fraksi-fraksi akan kami bahas lebih lanjut bersama komisi serta perangkat daerah. Ini juga menjadi sarana evaluasi atas rekomendasi BPK,” ujar Mahyeldi.
Salah satu fokus utama ke depan adalah optimalisasi aset daerah. Mahyeldi mengakui pengelolaan aset selama ini belum sekuat manajemen keuangan, sehingga pihaknya akan lebih serius melakukan pendataan agar aset tersebut bisa lebih produktif secara ekonomi.
Guna menyiasati keterbatasan fiskal agar pembangunan tetap berjalan, Pemprov Sumbar mulai menjajaki skema creative financing. Opsi yang disiapkan antara lain penerbitan Sukuk dan obligasi daerah.
“Kami perlu mencari instrumen pembiayaan alternatif. Sukuk menjadi salah satu pilihan agar pembangunan tetap berjalan meski APBD memiliki keterbatasan,” tambahnya.
Keseriusan Pemprov Sumbar dalam instrumen ini bahkan sudah mendapat atensi dari Islamic Development Bank (IsDB). Mahyeldi menyebut, pihaknya sempat mendapatkan undangan ke Jepang untuk mempelajari praktik pembiayaan kreatif secara langsung.
Selain instrumen investasi, Gubernur juga membidik potensi remitansi dari perantau Minangkabau yang mencapai lebih dari Rp20 triliun per tahun. Ia berharap dana tersebut dapat disinergikan dari level provinsi hingga nagari untuk memperkuat ekonomi daerah.
Mahyeldi menekankan bahwa tantangan ekonomi saat ini menuntut pemerintah daerah untuk lebih kreatif tanpa mengesampingkan kualitas pelayanan publik. Sinergi antara eksekutif dan legislatif dinilai menjadi kunci utama agar agenda pembangunan tetap stabil di tengah fluktuasi anggaran.
