Jakarta – Presiden Prabowo Subianto memaparkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027 dalam Rapat Paripurna DPR RI, Rabu (20/5). Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 5,8 persen hingga 6,5 persen pada 2027.
Target ambisius ini dipasang sebagai jembatan menuju capaian pertumbuhan 8 persen pada tahun 2029. Prabowo menegaskan, strategi fiskal yang disusun harus mampu berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat serta memenuhi amanat UUD 1945.
Pemerintah juga memproyeksikan nilai tukar rupiah berada di angka Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar AS. Presiden meminta Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan untuk memperkuat koordinasi demi menjaga stabilitas mata uang nasional.
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menyoroti ancaman kebocoran kekayaan negara yang nilainya mencapai Rp2.654,40 triliun per tahun. Praktik manipulasi ekspor, seperti transfer pricing dan under invoicing oleh pelaku usaha, disebut menjadi faktor utama hilangnya devisa negara ke luar negeri.
Guna menutup celah kebocoran tersebut, pemerintah resmi menunjuk BUMN sebagai eksportir tunggal untuk komoditas sumber daya alam strategis. Kebijakan ini menyasar komoditas seperti batu bara, sawit, dan ferro alloy untuk memastikan penerimaan negara lebih optimal.
Penerapan aturan baru tersebut akan melalui masa transisi pada 1 Juni hingga 31 Agustus 2026. Selanjutnya, kebijakan ekspor satu pintu ini bakal diberlakukan secara penuh mulai 1 September 2026.
Di sisi lain, Presiden mengungkapkan bahwa Indonesia kini menjadi lirikan berbagai negara di tengah gangguan rantai pasok global. Sejumlah negara seperti India, Brasil, Australia, hingga Filipina disebut tertarik mendapatkan pasokan pupuk urea dari Indonesia.
