JAKARTA – Pemerintah Indonesia secara tegas menyatakan tidak memiliki komitmen finansial untuk membayar iuran sebesar US$ 1 miliar atau sekitar Rp 17,14 triliun kepada Board of Peace (BoP), lembaga yang dibentuk untuk mengawal transisi dan rekonstruksi di Jalur Gaza.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa sikap pemerintah tetap konsisten sejak awal. Menurutnya, keterlibatan Indonesia dalam misi tersebut hanya terbatas pada pengiriman pasukan perdamaian, bukan dalam bentuk kontribusi dana.
“Presiden selalu menekankan tidak ada komitmen untuk membayar. Kita berkomitmen mengirim pasukan, namun tidak ada komitmen pembayaran,” ujar Purbaya saat ditemui di Jakarta Pusat, Selasa (21/4/2026).
Purbaya menambahkan, hingga saat ini dirinya tidak pernah menerima instruksi dari Presiden Prabowo Subianto untuk menyiapkan anggaran terkait iuran BoP. Ia pun menegaskan keberatan jika dana negara digunakan untuk kepentingan yang tidak sejalan dengan posisi pemerintah.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah membantah rumor yang menyebut Indonesia menjanjikan kontribusi dana sebesar US$ 1 miliar kepada lembaga yang digagas oleh Presiden Donald Trump tersebut.
Prabowo menegaskan bahwa komitmen Indonesia sebatas membantu lewat Pasukan Stabilisasi Internasional. Pernyataan tersebut disampaikan Presiden dalam wawancara di kediamannya di Hambalang, Bogor, pada pertengahan Maret 2026 lalu.
Sebagai bukti penguat, Prabowo menyoroti absennya delegasi Indonesia dalam pertemuan donor internasional di Washington D.C. pada 19 Februari lalu. Hal itu menurutnya menjadi indikator kuat bahwa Indonesia memang tidak terlibat dalam skema pendanaan awal yang sempat dikaitkan dengan pemerintah.
Prabowo memastikan posisi Indonesia tetap konsisten, yakni memberikan bantuan melalui kesiapan personel militer sesuai kebutuhan di lapangan, bukan melalui bantuan finansial dalam bentuk uang tunai.
