Jakarta – Anggota Komisi II DPR Rahmat Saleh mengkritisi dugaan kelalaian dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024.
Salah satu sorotan adalah kasus seorang calon kepala daerah di Pasaman yang merupakan mantan terdakwa.
“Banyak dinamika yang tidak diantisipasi oleh penyelenggara sejak awal, sehingga Pilkada kali ini penuh dengan catatan,” kata Rahmat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan KPU, Bawaslu, dan DKPP pada Rabu (4/12/2024).
Rahmat menilai verifikasi data calon sejak awal tahapan Pilkada lemah.
Hal ini terlihat dari kasus di Pasaman, di mana calon kepala daerah awalnya mendapat surat keterangan bebas hukum tetapi kemudian ditemukan pernah menjadi terdakwa.
“Surat itu dicabut setelah proses pencalonan selesai, tetapi calon tersebut tetap dianggap sah. Ini berpotensi menimbulkan cacat hukum yang bertentangan dengan aturan,” ujar Rahmat.
Selain itu, Rahmat mengungkap dugaan praktik politik uang selama Pilkada 2024.
Salah satu modusnya adalah pemilih membawa ponsel ke bilik suara untuk memotret pilihan mereka sebagai bukti penerimaan uang.
“Tidak ada protokol yang tegas dari petugas TPS atau Linmas untuk melarang pemilih membawa ponsel,” kata Rahmat.
Rahmat juga menyebut adanya intervensi terhadap ASN di beberapa daerah untuk mengarahkan pilihan mereka.
Modusnya yaitu dengan mendokumentasikan pilihan atau membuat tanda khusus di kertas suara.
“Ini jelas melanggar aturan yang ada,” tegas Rahmat.
Ia meminta agar Pilkada Serentak 2024 dievaluasi secara menyeluruh.
“Evaluasi ini harus dilakukan mulai dari tingkat paling bawah hingga atas, demi perbaikan pelaksanaan Pilkada ke depan,” tutup Rahmat.
Baca Sumbar Bisnis lebih update via Google News, Klik Disini.
