Padang – Ratusan anggota Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sumatera Barat mendatangi Kantor DPRD setempat pada Kamis (25/6) guna mengawal keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Para relawan dalam aksi tersebut secara tegas menyatakan sikap menolak wacana penghentian program yang belakangan santer diperbincangkan.
Koordinator lapangan, Aliman Antoris, mengungkapkan bahwa inisiatif ini sangat krusial karena mampu meningkatkan kesehatan masyarakat sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan baru.
Pihaknya mendesak pemerintah agar fokus menindak pelaku kecurangan operasional di lapangan ketimbang menutup total program tersebut.
“Kalau ada kecurangan, silakan ditindak, tetapi jangan hentikan programnya karena manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Aliman.
Terkait kebijakan penutupan dapur MBG saat libur sekolah, para relawan melayangkan protes keras karena dianggap mengganggu stabilitas ekonomi mereka.
Hilangnya insentif harian selama masa libur tersebut berdampak signifikan terhadap pemenuhan kebutuhan hidup para relawan.
Mereka pun menawarkan solusi agar distribusi makanan tetap berjalan dengan mengalihkan sasaran penyaluran ke posyandu selama sekolah libur.
Meskipun pencairan dana operasional sempat terkendala di beberapa titik, Aliman memastikan operasional dapur MBG di seluruh wilayah Sumatera Barat tetap berjalan seperti biasa.
Ketua DPRD Sumatera Barat, Muhidi, menyatakan dukungan penuh terhadap seluruh aspirasi yang disampaikan oleh massa dalam pertemuan tersebut.
Ia berjanji akan segera meneruskan tuntutan tersebut kepada pemerintah pusat agar segera mendapatkan perhatian serius.
Muhidi menambahkan bahwa hambatan teknis di lapangan seharusnya menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan, bukan dijadikan alasan untuk menghentikan bantuan bagi masyarakat.
“Kalau ada yang belum tepat sasaran, ya dievaluasi; karena ini untuk kepentingan rakyat, tentu kita mendukung,” pungkas Muhidi.
