JAKARTA – Pemerintah berkomitmen mempercepat pembangunan jaringan rel kereta api di luar Pulau Jawa sepanjang 14.000 kilometer. Proyek strategis yang mencakup wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi ini ditargetkan tuntas pada 2045 dengan kebutuhan investasi mencapai Rp 1.200 triliun.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyebut tantangan utama dalam merealisasikan proyek ini adalah pendanaan. Oleh karena itu, pemerintah tidak hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Pendanaannya tidak hanya dari APBN, tetapi juga melibatkan APBD, skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), serta peluang investasi dari berbagai pihak, termasuk luar negeri,” ujar AHY dalam keterangan tertulis, Kamis (23/4/2026).
Sebagai tahap awal, pemerintah tengah mengkaji pengembangan jalur kereta api di Sumatera bagian utara, khususnya ruas Banda Aceh-Besitang. Proyek ini kini masuk dalam tahap perhitungan teknis dan pendalaman rencana pembangunan.
Pemerintah juga akan melakukan penguatan kelembagaan guna memastikan perencanaan hingga implementasi proyek berjalan efektif. Pembangunan jaringan nantinya dilakukan secara bertahap, baik melalui konstruksi jalur baru maupun reaktivasi jalur lama.
AHY menekankan bahwa pengembangan kereta api di luar Jawa merupakan prioritas strategis untuk menekan biaya logistik dan meningkatkan produktivitas daerah. Ia berharap moda transportasi ini dapat dioptimalkan tidak hanya untuk angkutan penumpang, tetapi juga angkutan barang.
Ia mengakui bahwa selama ini sektor perkeretaapian mengalami *underinvestment* atau kurangnya investasi dibandingkan dengan pembangunan jalan raya. Meski jalan tetap krusial, AHY menekankan pentingnya menyeimbangkan porsi investasi agar pengembangan kereta api menjadi lebih optimal.
Saat ini, jaringan rel kereta api masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Sementara di luar Jawa, jaringan di Sumatera belum terhubung secara menyeluruh, Sulawesi masih terbatas, dan Kalimantan belum memiliki infrastruktur kereta api sama sekali. Hal inilah yang menjadi fokus utama pemerintah ke depan untuk memeratakan konektivitas nasional.
