Jakarta – Pemerintah memperketat pengawasan distribusi MinyaKita di seluruh wilayah Indonesia. Langkah ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan stok di pasaran tetap aman dan harga jual di tingkat konsumen tidak melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp15.700 per liter.
Kepala Badan Pengawasan BUMN sekaligus COO Danantara Indonesia, Dony Oskaria, mencatat bahwa sepanjang tahun 2026, BUMN Pangan telah menyalurkan lebih dari 149 ribu kiloliter MinyaKita. Distribusi tersebut terlaksana berkat kolaborasi erat antara Perum BULOG dan ID FOOD.
Kebijakan tata kelola ini dimatangkan dalam Rapat Koordinasi Terbatas yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, bersama Menteri Perdagangan, Budi Santoso. Dony Oskaria turut hadir untuk membahas sejumlah poin krusial terkait rantai pasok pangan strategis nasional.
“Kami fokus pada penyesuaian HET dan Harga Penjualan Dalam Negeri (DPO), serta mengoptimalkan peran BUMN Pangan agar distribusi lebih efektif,” ungkap pihak pemerintah dalam pembahasan tersebut. Selain itu, pengawasan akan diperketat di sepanjang rantai pasok guna menekan disparitas harga antarwilayah.
Pemerintah juga memprioritaskan perluasan jangkauan distribusi hingga ke wilayah Indonesia Timur serta daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T). Fokus ini diambil demi menjamin masyarakat di pelosok negeri mendapatkan akses minyak goreng dengan harga yang terjangkau.
Selain sektor minyak goreng, pemerintah terus memantau stabilitas harga beras dan pelaksanaan bantuan pangan. Upaya tersebut dilakukan secara berkelanjutan untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus memastikan bantuan tersalurkan secara tepat sasaran.
