Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sumbar untuk mengevaluasi perencanaan dan penganggaran tahun 2026.
Langkah ini diambil untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi pada hasil.
Gubernur Sumbar,Mahyeldi Ansharullah,menegaskan pentingnya evaluasi ini saat menerima Laporan Eksekutif Daerah (LED) Semester II Tahun 2025 dari BPKP Perwakilan Sumbar,selasa (7/4/2026).
“Melalui evaluasi ini, kita dapat melihat kualitas perencanaan, konsistensinya dengan penganggaran, serta efektivitas pelaksanaannya di lapangan,” ujar Mahyeldi.
Mahyeldi menambahkan, masukan dan rekomendasi dari BPKP sangat penting dalam penyempurnaan arah kebijakan pembangunan daerah.
Sinergi antara Pemprov Sumbar dan BPKP akan terus diperkuat agar pembangunan berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran.
“Pengawasan dari BPKP sangat diperlukan agar setiap program pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” katanya.
Pengawasan terhadap program prioritas, terutama pemulihan pascabencana dan mitigasi bencana, juga menjadi perhatian utama.
Pemprov Sumbar berkomitmen membuka akses data dan dokumen yang dibutuhkan BPKP dalam evaluasi perencanaan dan penganggaran tahun 2026.
Kepala Perwakilan BPKP Sumbar, Arif Ardiyanto, menegaskan komitmen pihaknya untuk terus mengawal akuntabilitas dan efektivitas program strategis daerah.
“Dalam LED Semester II Tahun 2025, terdapat tiga isu utama yang menjadi perhatian kami, yaitu keberlanjutan produksi pangan, infrastruktur dan distribusi pangan, serta intervensi cadangan pangan untuk stabilisasi harga,” jelasnya.
arif menambahkan, secara umum capaian pembangunan Sumbar cukup bagus dan strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
