Padang – Pakar olahraga Sumatera Barat menyoroti minimnya peran pemerintah daerah dalam pembinaan atlet berprestasi. Banyak atlet juara nasional lahir dari “investasi mandiri” keluarga, bukan dari sistem terstruktur.
Menurut dr. Risky Syahputra, ironi terjadi ketika biaya pembinaan atlet sejak dini justru ditanggung keluarga, meski sudah berprestasi di tingkat nasional.
“Mari kita bedah mengapa peran pemerintah daerah menjadi krusial saat atlet mencapai level juara nasional,” ujarnya, Sabtu (21/2/2026).
Risky menjelaskan,idealnya pembinaan atlet memiliki tahapan jelas dari usia dini hingga profesional. Namun, di lapangan sering terjadi ketimpangan.
Pada fase akar rumput, beban finansial seperti pelatih pribadi, sewa lapangan, nutrisi, dan peralatan hampir 100% ditanggung orang tua.
“Ini adalah fase ‘berdarah-darah’ di mana banyak talenta gugur karena kendala biaya sebelum sempat bersinar,” paparnya.
Saat atlet mencapai level nasional, biaya kompetisi dan kebutuhan spesialisasi meningkat pesat. Tanpa intervensi pemerintah, atlet berisiko kelelahan finansial atau gagal naik ke level internasional.
Risky menegaskan, pemerintah daerah wajib mengambil alih pembinaan atlet yang sudah berprestasi di tingkat nasional.
“Ketika seorang atlet sudah membuktikan diri di level nasional, mereka bukan lagi sekadar aset pribadi keluarga, melainkan aset daerah,” tegasnya.
Intervensi pemerintah harus mencakup fasilitas latihan, dukungan sport science (ahli gizi, psikolog olahraga, fisioterapi), dan dana untuk mengikuti kejuaraan serta try-out internasional.
“Yang krusial adalah jaminan masa depan berupa beasiswa pendidikan atau jalur karier (ASN/BUMD) agar fokus latihan tidak terbagi.Membangun ekosistem, bukan sekadar bonus,” ujarnya.
Ia menyayangkan pemerintah daerah cenderung reaktif, hanya muncul saat pemberian bonus setelah juara. Padahal, yang dibutuhkan adalah sistem proaktif.
Pemerintah bisa mensubsidi klub-klub lokal yang terbukti melahirkan juara dan memastikan dana hibah olahraga benar-benar sampai ke level teknis latihan, bukan habis di birokrasi.
“Investasi orang tua adalah fondasi, tapi dukungan pemerintah adalah pilar yang menjaga prestasi tetap tegak di level tertinggi,” katanya.
Risky menyoroti budaya “merantau” di kalangan atlet Sumbar. banyak talenta terbaik akhirnya membela provinsi lain di PON karena tawaran dukungan finansial dan fasilitas yang lebih menjamin masa depan.
Ia memberikan tiga poin strategis mengapa Pemprov Sumbar dan KONI Sumbar perlu mengubah paradigma terhadap atlet juara nasional.
Pertama,memutus tren “eksodus” atlet. Pemerintah daerah harus segera “mengambil alih” beban biaya latihan dan kompetisi setelah atlet juara nasional.
Kedua, optimalisasi sarana yang ada. Atlet juara nasional seharusnya memiliki Kartu Atlet Juara yang memberikan akses gratis ke seluruh fasilitas olahraga milik Pemprov/Pemkab/Pemkot dan subsidi peralatan tanding.
Ketiga,jaminan masa depan. Pemerintah Sumbar bisa menjalin kemitraan dengan BUMD untuk memastikan atlet juara memiliki peluang kerja di Bank Nagari atau perusahaan daerah lainnya, serta beasiswa pendidikan di universitas lokal.
