Padang – Sumatera Barat (Sumbar) bersiap menjadi tuan rumah perhelatan nasional Pendidikan Pengawasan Partisipatif (P2P).
Ketua Bawaslu Sumbar, Alni, menyatakan kesiapan tersebut usai memimpin rapat persiapan di Kantor Bawaslu Sumbar, Kamis (3/7).
Alni menjelaskan, penunjukan Sumbar sebagai pusat pelaksanaan P2P Nasional merupakan mandat langsung dari Bawaslu RI.
Acara ini akan dihadiri oleh Ketua Bawaslu RI, seluruh Ketua Bawaslu Provinsi se-Indonesia, serta jajaran Bawaslu Kabupaten dan Kota di Sumbar.
“Ini momentum penting dan strategis.Kami siap menyambut kehadiran seluruh pimpinan bawaslu dari seluruh indonesia,” kata alni, Jumat (4/7).
Dia menambahkan, kegiatan ini menjadi kesempatan memperkuat pengawasan pemilu berbasis partisipasi masyarakat.
“Kegiatan ini juga menjadi kesempatan memperkuat pengawasan pemilu berbasis partisipasi masyarakat,” imbuhnya.
Alni menekankan pentingnya sinergi lintas lembaga demi kelancaran acara.
Seluruh jajaran Bawaslu, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dapat berkolaborasi dan menyusun perencanaan yang matang.
“Tanpa koordinasi yang baik, kegiatan sebesar ini sulit untuk terlaksana secara optimal,” tegasnya.
Selain itu, Kepala Sekretariat Bawaslu Sumbar, Rinaldi Aulia menambahkan, perencanaan teknis dan substansi acara harus dikonsep secara optimal.
Menurutnya, hal ini bukan sekadar seremonial belaka. “Ini bukan sekadar acara seremonial, tetapi momen penting memperkuat peran serta masyarakat dalam mengawasi pemilu,” kata Rinaldi.
P2P sendiri merupakan bagian dari strategi Bawaslu RI dalam meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan seluruh tahapan pemilu.
Melalui pendidikan ini,diharapkan masyarakat dapat memahami peran penting mereka sebagai pengawas partisipatif,demi terwujudnya pemilu yang jujur,adil,dan transparan.
Alni menutup pernyataannya dengan harapan agar pengawasan pemilu tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga, melainkan gerakan bersama yang mengawal demokrasi.
“Dengan melibatkan masyarakat secara aktif,pengawasan pemilu tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga,tapi gerakan bersama yang mengawal demokrasi,” tutupnya.
Pelaksanaan P2P berskala nasional ini direncanakan berlangsung pada awal Juli 2025.
