JAKARTA – Bank Indonesia (BI) melaporkan Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia. Letak ULN Indonesia pada November 2023 tercatat sebesar USD400,9 miliar atau Rp6.237 triliun naik 2% (yoy), tambahan tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 0,7% (yoy).
Asisten Gubernur Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengungkapkan, perkembangan ULN yang dimaksud khususnya disebabkan oleh operasi ULN sektor publik.
“Selain itu, sikap ULN pada November 2023 juga dipengaruhi oleh faktor pelemahan mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mayoritas mata uang global yang tersebut berdampak pada meningkatnya bilangan bulat statistik ULN Indonesia valuta lainnya di satuan dolar AS,” tulis Erwin pada pernyataannya, Mulai Pekan (15/1/2024).
ULN pemerintah tetap saja terkendali kemudian dikelola secara terukur juga akuntabel. Letak ULN pemerintah pada bulan November 2023 sebesar USD192,6 miliar atau berkembang 6,0% (yoy), meningkat dari perkembangan bulan sebelumnya 3,0% (yoy).
Perkembangan ULN yang disebutkan khususnya disebabkan oleh peningkatan penempatan penanaman modal portofolio pada pangsa Surat Berharga Negara (SBN) domestik lalu internasional, di bentuk Sukuk Global, seiring sentimen positif kepercayaan pelaku lingkungan ekonomi sejalan dengan mulai meredanya ketidakpastian lingkungan ekonomi keuangan global.
“Pemerintah berjanji tetap saja menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok kemudian bunga utang secara tepat waktu, dan juga mengurus ULN secara hati-hati, efisien, serta akuntabel,” katanya.
Pemanfaatan ULN pada November 2023 masih diutamakan untuk mengupayakan belanja prioritas pemerintahan serta pengamanan masyarakat, sehingga mampu menopang pertumbuhan dunia usaha Indonesia masih kuat di tempat berada dalam tantangan ketidakpastian perekonomian global.
Dukungan yang disebutkan mencakup antara lain sektor jasa kemampuan fisik dan juga kegiatan sosial (23,8% dari total ULN pemerintah), administrasi pemerintah, pertahanan, juga jaminan sosial wajib (18,6%), jasa sekolah (16,7%), pembangunan (14,1%), juga jasa keuangan juga asuransi (9,9%).
Posisi ULN pemerintah relatif aman dan juga terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,8% dari total ULN pemerintah.