Padang – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) sumatera Barat kembali mengangkat persoalan kerusakan hutan yang disebut kian meluas di provinsi itu. Lewat unggahan di media sosial resminya, WALHI menilai pemerintah daerah dan aparat penegak hukum belum menunjukkan langkah yang serius untuk menghentikan deforestasi.
Organisasi lingkungan tersebut menyebut tekanan terhadap hulu-hulu daerah aliran sungai di Sumbar terus meningkat akibat pembalakan. Kondisi itu, menurut WALHI, tidak hanya merusak tutupan hutan, tetapi juga memperbesar ancaman bencana ekologis di sejumlah wilayah.Salah satu lokasi yang disorot berada di hulu DAS Aia Dingin, Lubuk Minturun, Kota Padang. WALHI menyebut kawasan hutan lindung itu pernah disegel Satgas Penertiban Kawasan Hutan, namun identitas pelaku perusakan hingga kini belum juga terungkap.
“Namun sampai hari ini kita tak pernah tahu siapa pelaku kejahatannya,” tulis WALHI dalam pernyataannya.
Di Kabupaten Sijunjung,WALHI juga menyoroti Nagari Durian Gadang,Kecamatan Sijunjung. Organisasi itu mengutip foto yang disebut diambil pada 28 Desember 2025 dan menggambarkan kerusakan hutan dalam skala besar di kawasan tersebut.
WALHI menilai kerusakan itu berisiko tinggi karena wilayah itu berada di hulu Daerah Aliran Sungai Indragiri yang mengalir hingga ke Riau. Dalam unggahannya, WALHI menyebut kondisi tersebut dapat memicu bencana ekologis yang lebih besar jika dibiarkan.
Sorotan serupa juga diarahkan ke Hulu DAS Kuranji di Kota Padang. Wilayah yang sebelumnya disebut sebagai hutan lindung dan area penyangga itu kini dinilai berubah menjadi lahan perladangan.WALHI bahkan memperingatkan ancaman galodo terhadap warga kota.
“Ancaman galodo bersiap datang dan mengancam warga Kota Padang,” tulis WALHI.
Tak berhenti di situ, WALHI turut mengungkap temuan penanda lokasi di Google Maps bertuliskan “Pondok Pak Dewan Dinal Ardi” yang disebut berada di kawasan Suaka margasatwa bukit Barisan. Mereka mendesak Dinas Kehutanan dan BKSDA Sumbar segera memeriksa lokasi tersebut.“Bila benar, kenapa bisa ada perladangan pada kawasan SM Bukit barisan atas nama anggota DPR,” tulis WALHI.
di bagian akhir pernyataannya, WALHI menyebut berbagai temuan itu sebagai bukti kegagalan negara dalam menjaga hutan dan ruang ekologis di Sumatera Barat. Mereka juga menampilkan seruan keras bertuliskan “WANTED” dan meminta para pemimpin daerah serta aparat penegak hukum bertanggung jawab atas bencana ekologis yang terjadi.
