Padang – Anggota Komisi V DPR RI, Zigo Rolanda, mendesak percepatan pemulihan infrastruktur pascabencana di Sumatera Barat. Fokus utama langkah ini adalah wilayah yang terdampak banjir dan longsor akibat cuaca ekstrem pada awal 2026.
Desakan tersebut disampaikan Zigo usai menggelar pertemuan dengan Gubernur sumatera Barat dan mitra kerja Komisi V DPR RI, Kamis (9/4/2026). Pertemuan itu secara khusus membahas percepatan pembangunan infrastruktur serta kesiapan lahan untuk hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak.
Penyediaan lahan untuk hunian tetap menjadi agenda prioritas agar masyarakat korban banjir segera mendapatkan tempat tinggal yang layak dan aman.
“Salah satu isu utama yang kami soroti adalah kesiapan pemerintah daerah dalam menyediakan lahan untuk pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak banjir,” ujar Zigo.
Ia menjelaskan, banjir dan longsor yang melanda Sumatera Barat dipicu oleh curah hujan ekstrem serta tekanan pada daerah aliran sungai. Kondisi tersebut mempercepat kerusakan infrastruktur vital, mulai dari jalan, jembatan, hingga sistem pengendali banjir.
Zigo menegaskan, penanganan bencana tidak boleh hanya berhenti pada respons darurat. pemerintah harus mengarahkan kebijakan pada langkah mitigasi yang berkelanjutan.
“Penanganan tidak hanya bersifat tanggap darurat, tetapi juga harus berorientasi pada mitigasi jangka panjang,” jelasnya.
Ia juga berharap koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah semakin solid. Sinergi yang kuat dinilai krusial agar seluruh program pemulihan berjalan tepat sasaran dan efektif.
