Jakarta – Pemerintah menargetkan pendapatan negara dari hibah sebesar Rp 666,3 miliar pada tahun 2026. Dana hibah ini akan diprioritaskan untuk keberlanjutan ekonomi, keanekaragaman hayati, dan penanganan stunting. Proyeksi ini lebih rendah dibandingkan target sebelumnya yang mencapai Rp 992 miliar.
Menurut dokumen Buku II Nota Keuangan Beserta RAPBN 2026, yang dirilis selasa (19/8/2025), angka Rp 666,3 miliar merupakan penerimaan hibah terkecil dalam lima tahun terakhir. Penerimaan hibah tertinggi tercatat pada tahun 2024, mencapai Rp 34,4 triliun.Dalam dokumen tersebut dijelaskan bahwa proyeksi penerimaan hibah tahun 2026 didasarkan pada nota kesepakatan yang telah ditandatangani antara pemerintah sebagai penerima hibah dengan organisasi atau negara pemberi hibah.
Selain untuk mendukung ekonomi, keanekaragaman hayati, dan percepatan penanganan stunting, hibah juga akan dialokasikan untuk transformasi kesehatan, penanganan perubahan iklim, pengurangan emisi, konservasi ekosistem terumbu karang, serta manajemen sumber daya perikanan.
Alokasi hibah juga mencakup pengelolaan kawasan lindung laut terpilih dan perikanan terumbu karang yang berkelanjutan, serta program pengembangan desa dan kewirausahaan.
Dokumen tersebut juga mencatat bahwa realisasi penerimaan hibah dalam lima tahun terakhir sangat fluktuatif karena sifatnya yang sukarela,yang terdiri dari hibah dalam negeri dan hibah luar negeri. “Dalam lima tahun terakhir, realisasi penerimaan hibah sangat berfluktuatif karena bersifat sukarela, yang terdiri dari hibah dalam negeri dan hibah luar negeri,” bunyi dokumen tersebut, Senin (18/8/2025).
Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjaga agar penerimaan hibah, baik yang terencana maupun hibah langsung, dilakukan dengan memenuhi sejumlah prinsip.”Dalam pelaksanaannya, pemerintah akan menjaga agar penerimaan hibah, baik yang terencana maupun hibah langsung, akan dilakukan dengan memenuhi sejumlah prinsip,” tulis dokumen tersebut.
Prinsip-prinsip yang dimaksud meliputi transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kehati-hatian, tanpa ikatan politik, serta tidak mengganggu stabilitas keamanan negara. “Yang prinsip transparansi, akuntabel, efisien, efektif, penuh kehati-hatian, tanpa ikatan politik, serta tidak mengganggu stabilitas keamanan negara,” demikian bunyi dokumen tersebut.
