Jakarta – Pemerintah terus mendorong pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) sebagai strategi utama mencapai kemandirian energi nasional. langkah ini diambil untuk menekan defisit akibat impor energi fosil yang harganya terus melonjak.
Pengembangan proyek EBT, termasuk bioenergi dan pembangkit listrik ramah lingkungan, menunjukkan peningkatan signifikan selama setahun terakhir.
Salah satu program unggulan adalah bioenergi B40, campuran 40% biodiesel dari minyak sawit dan 60% solar.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan, realisasi program B40 hingga September 2025 mencapai 10,57 juta kiloliter.
Program ini juga meningkatkan nilai tambah Crude Palm Oil (CPO) sebesar Rp14,7 triliun.
Selain itu, program ini menghemat devisa Rp93,43 triliun, menyerap 1,3 juta tenaga kerja, dan menurunkan emisi karbon hingga 28 juta ton.
“Petani sawit adalah pahlawan energi baru. Transisi energi ini membuka lapangan kerja baru sambil menjaga bumi,” kata Bahlil, Kamis (23/10).
Selain bioenergi, pemerintah mempercepat pembangunan Pembangkit Listrik tenaga Panas Bumi (PLTP) dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di berbagai daerah.
“Pemerintah telah meresmikan puluhan pembangkit energi terbarukan, mempercepat proyek PLTS berkapasitas 100 gigawatt (GW),” ujar Bahlil.
Kementerian ESDM mencatat dua momentum penting peresmian proyek pembangkit listrik oleh Presiden Prabowo Subianto sepanjang 2025.
Pertama, 20 Januari 2025, 26 pembangkit listrik diresmikan dengan total kapasitas 3,2 GW, 89% di antaranya berbasis EBT.
Kedua, 26 juni 2025, pemerintah meresmikan 55 pembangkit listrik, terdiri dari delapan PLTP dan PLTS di 15 provinsi, dengan total kapasitas 379,7 MW.
Kementerian ESDM juga memperkuat sinergi lintas sektor untuk memperluas akses energi bersih. Pembangunan PLTS komunal di pedesaan mulai berdampak ekonomi nyata.
“Pemerintah melibatkan koperasi desa dalam transisi energi.Ekonomi dan ekologi bersinergi menciptakan pembangunan berkelanjutan,” kata Bahlil.
Pemerintah menargetkan bauran EBT nasional sebesar 19-23% pada 2030, sesuai Peraturan Pemerintah (PP) nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN).
Langkah ini menegaskan komitmen pemerintah mempercepat transisi menuju energi bersih dan berkelanjutan.
Selain menekan emisi karbon, kebijakan ini diharapkan memperkuat ketahanan energi nasional di tengah tantangan global.
