Jakarta – Pencairan dana dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) masih tersendat. Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengungkapkan kendala utama terletak pada proposal bisnis yang diajukan masing-masing koperasi.
Hal ini disampaikan Ferry usai Rapat Koordinasi terbatas di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan), Jakarta Pusat, Senin (27/10).
“Proposalnya. Jadi tadi juga sudah kita bahas berapa yang akan dipergunakan untuk investasi, berapa yang akan dipergunakan untuk modal kerja,” jelas Ferry.
Ferry menyebut, jumlah koperasi yang menerima dana masih terbatas akibat perubahan Peraturan Menteri Keuangan (PMK).
PMK No. 49 Tahun 2025 yang sebelumnya menjadi pedoman pencairan bagi Himbara, dibatalkan.
“Jumlah belum terlalu banyak, karena memang kemarin kan ada peraturan Menteri Keuangan yang harus kita batalkan,” ujarnya.
“Kemarin kan ada surat keputusan menteri Keuangan yang baru. Yang kemudian akan menjadi pedoman,atau pegangan bagi Himbara untuk mencairkan,” imbuhnya.
Ferry menambahkan, proses agar proposal menjadi bankable dan visible memerlukan pendampingan dalam pembuatannya.
Presiden prabowo Subianto, kata Ferry, berharap aktivitas KDMP dapat mendekati ideal.
“tapi harapan Presiden kan juga kita ingin supaya aktivitas ini bisa mendekati yang ideal,” tegas Ferry.
“Ideal itu punya gudang,punya standar tertentu 20 x 30 (metre),terus gerai-gerainya,terus ada kendaraan dan lain-lain,” tambahnya.
KDMP sendiri diberikan izin untuk mengajukan pinjaman hingga Rp3 miliar ke Himbara.
Menkop Ferry menargetkan seluruh KDMP dapat mengajukan pinjaman di akhir tahun.
“Plafon-nya Rp 3 miliar, yang 1.000 koperasi desa, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Dony (COO Danantara) ada sekitar Rp 1 triliunan ini hari ini sudah bisa dicairkan, terus kemudian berlanjut,” pungkas Ferry.
