Pesisir Selatan – pemerintah kabupaten Pesisir Selatan mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya keamanan informasi di era digital.
Ajakan ini disampaikan dalam Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Keamanan Informasi di Era Pemerintahan Digital, Kamis (6/11/2025), di Gezela hotel, Kecamatan Bayang.
Kegiatan ini diikuti oleh seluruh perangkat daerah se-Kabupaten pesisir Selatan.
Tujuannya adalah memperkuat pemahaman dan kedisiplinan aparatur dalam mengelola data dan informasi pemerintahan secara aman, terstruktur, dan bertanggung jawab.
Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Reva Fauza Yuliasman, mewakili Bupati Pesisir Selatan, menegaskan bahwa informasi kini menjadi aset strategis pemerintah yang harus dijaga dan dikelola secara profesional.
“Pemerintah daerah berkomitmen memperkuat tata kelola keamanan informasi di seluruh perangkat daerah,” ujar Reva.
Menurutnya, penguatan kesadaran aparatur dalam menjaga data dan dokumen penting untuk mencegah risiko kebocoran maupun penyalahgunaan informasi.
“Ini bukan hanya persoalan teknis, tetapi bagian dari integritas dan tanggung jawab dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat,” tegasnya.
Reva menambahkan, keberhasilan transformasi digital tidak hanya ditentukan oleh kecepatan dan efisiensi pelayanan.
Namun juga oleh kemampuan pemerintah dalam menjaga kepercayaan publik melalui sistem informasi yang aman dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan, Wendi, menjelaskan bahwa keamanan informasi merupakan bagian tak terpisahkan dari agenda transformasi digital pemerintah daerah.
Wendi menyebutkan, faktor manusia (human error) masih menjadi titik rawan terbesar dalam munculnya ancaman kebocoran data dan insiden digital lainnya.
“Kita sering menganggap sistem digital berjalan otomatis dan aman, padahal kuncinya ada pada kedisiplinan pengguna,” terangnya.
ASN, lanjutnya, harus memiliki kesadaran untuk mengelola informasi sesuai aturan, menjaga kerahasiaan data, serta menghormati etika dalam berkomunikasi di platform digital.
Diskominfo akan terus melakukan edukasi, pembinaan, dan pendampingan kepada perangkat daerah untuk memperkuat budaya security awareness di lingkungan pemerintahan.
Pemkab Pesisir Selatan memandang bahwa keamanan informasi tidak semata-mata menjadi urusan perangkat teknologi.
Melainkan sangat bergantung pada perilaku dan kedisiplinan aparatur dalam mengelola informasi.
Kebiasaan sederhana seperti penggunaan kata sandi yang kuat, penyimpanan dokumen secara teratur, dan kehati-hatian dalam membagikan data internal merupakan langkah dasar yang mampu mencegah potensi ancaman keamanan.
karena itu, pembentukan budaya sadar keamanan informasi di lingkungan kerja pemerintah menjadi langkah strategis dalam memperkuat sistem penyelenggaraan layanan publik.
Seiring dengan meningkatnya digitalisasi layanan, keamanan informasi juga menjadi unsur penting dalam menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Sistem informasi yang tertata dan terlindungi akan mendukung pelayanan publik yang cepat,efektif,serta terhindar dari ancaman kejahatan siber,penyebaran hoaks,maupun penyalahgunaan data pribadi.
Untuk itu,pemerintah daerah terus mendorong perangkat daerah agar melakukan evaluasi berkala,meningkatkan literasi digital,serta memperkuat koordinasi dalam pengelolaan sistem informasi pemerintahan.
Upaya penguatan keamanan informasi ini juga dibarengi dengan peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan, sosialisasi, dan pendampingan teknis yang berkelanjutan.
Pemerintah daerah menilai bahwa sumber daya manusia yang kompeten merupakan kunci keberhasilan jangka panjang dalam pelaksanaan transformasi digital.
Di sisi lain, partisipasi dan kedewasaan masyarakat dalam menjaga etika penggunaan informasi juga menjadi faktor penting dalam menciptakan ruang digital yang sehat dan produktif.
Dengan semangat kolaboratif dan kesadaran bersama, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan berkomitmen untuk terus memperkuat tata kelola keamanan informasi.
Hal ini sebagai bagian dari pembangunan birokrasi modern yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.
